Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti kebijakan Panglima TNI yang memerintahkan pasukannya untuk mengamankan seluruh kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri di Indonesia.
Menurutnya, langkah ini berpotensi merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mengkhawatirkan kembalinya praktik Orde Baru.
Apakah TNI Menganggur Sampai Harus Ambil Alih Tugas Polri?
Fernando Emas mempertanyakan alasan di balik pengerahan TNI untuk mengamankan Kejaksaan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Polri.
“Apakah TNI merasa menjadi pengangguran yang digaji negara sehingga harus mengambil alih tugas pengamanan yang jelas-jelas wewenang Polri?” ujar Fernando dalam pernyataannya, hari ini.
Ia juga mengingatkan bahwa TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan terlibat dalam urusan sipil yang bisa memicu militerisasi hukum.
Peringatan Keras: Jangan Sampai Prabowo Dipengaruhi Mantan Rekan TNI
Fernando Emas menyampaikan kekhawatirannya bahwa Panglima TNI mungkin memanfaatkan kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang sama-sama pernah berkarier di militer.
“Kita harus menjaga Presiden Prabowo agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin **membiarkan TNI bertindak di luar UU,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintahan Prabowo harus tetap berpegang pada prinsip demokrasi dan tidak mengulangi kesalahan Orde Baru, di mana militer memiliki peran terlalu dominan dalam urusan sipil.
Ancaman Bangkitnya Orde Baru & Pelanggaran UU
Fernando Emas memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi pintu masuk kembalinya era militeristik, di mana TNI leluasa beroperasi tanpa kontrol hukum yang jelas.
“Sangat wajar masyarakat khawatir akan kebangkitan Orde Baru jika TNI diberi peran berlebihan dan dibiarkan melanggar UU,” ucapnya.
Ia menambahkan, langkah ini berisiko merusak citra positif Prabowo yang selama ini mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat.
Desakan Evaluasi & Pergantian Panglima TNI
Fernando Emas meyakini bahwa Presiden Prabowo lebih mementingkan NKRI dan rakyat daripada kepentingan sektoral TNI. Oleh karena itu, ia mendesak Prabowo segera mengevaluasi perintah Panglima TNI dan mempertimbangkan pergantian Panglima TNI jika terbukti tidak sejalan dengan visi pemerintahan.
“Saya yakin Pak Prabowo memiliki jiwa korsa, tetapi beliau pasti lebih memilih kepentingan bangsa daripada kepentingan institusi tertentu,” tegas Fernando.
Harapan Masyarakat: TNI Kembali ke Khittah
Fernando Emas berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan TNI pada peran konstitusionalnya dan mencegah intervensi militer dalam ranah sipil.
“Jika dibiarkan, kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo. Evaluasi sekarang juga,” pungkasnya.
Komentar