Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) langsung tancap gas untuk memberikan pengawalan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Sandi yang telah unggul dalam perolehan suara mengalahkan Basuki Djarot di Pilkada DKI putaran 2.
Pengawalan yang dimaksud tentunya adalah berkaitan dengan mengawal kontrak politik yang telah disepakati diantara mereka saat kampanye.
Juru Bicara KSPI Kahar S. Cahyono pun menegaskan bahwa Anies Sandi harus menjalankan kontrak politik yang disepakatiny.
Terpilihnya Anies nanti, hal apa yang bakal ditagih untuk kesejahteraan buruh mas ? Khususnya kspi sendiri yang memberikan dukungan ?
Gubernur yang baru, pada tahun 2018 nanti upah minimun DKI Jakarta sekurang-kurangnya sudah menyamai Karawang dan Bekasi, sebesar 4 jutaan. Ini sesuai dengan ini kontrak politik, penetapan upah minimum di DKI Jakarta tidak menggunakan PP 78/2015 yang oritensinya upah murah.
Ada 10 butir kontrak politik antara Koalisi Buruh Jakarta dan Anies Sandi, yang kemudian disebut sebagai Sepultura, atau Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat. Adapun kesepuluh butir kontrak politik tersebut adalah:
1. Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral, struktur dan skala upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak dan pemagangan buruh di DKI Jakarta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, dan tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2013, yang membatasi outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan saja;
3. Subsidi kepemilikan tempat tinggal murah di DKI Jakarta (Rusunami) untuk buruh yang bekerja dan berdomisili resmi di wilayah DKI Jakarta dengan DP 0 rupiah.
4. Menyediakan transportasi publik terjangkau dan bersubsidi untuk buruh termasuk di kawasan-kawasan industri.
5. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk memprioritaskan wearga resmi DKI Jakarta untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan bersangkutan, termasuk mempertahankan pekerja PPSU yang sekarang ada, dan meningkatkan kesejahteraannya;
6. Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/sederajat, beasiswa perguruan tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga resmi DKI Jakarta.
7. Tolak reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi di DKI Jakarta;
8. Angkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta menjadi Aparatur Sipil Negara, serta tingkatkan upah dan tunjangan guru swasta (PAUD, Madrasah, dan Yayasan) setara UMP bagi yang memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan gratis, KJS Plus untuk buruh dan keluarganya dan mewajibkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk memiliki program jaminan pensiun, dan;
10. Mengusahakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam membantu kesejahteraan buruh DKI Jakarta, serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE.
Jika nanti kontrak politik tidak dipenuhi bagaimana ?
KSPI akan mengawal kontrak politik, jika perlu dengan melalukan aksi-aksi untuk mendesak Gubernur memenuhi janjinya.
Dengan jumlah yang cukup banyak berarti ya. Berarti hal itu dilakukan setelah may day atau pas may day tetep disuarakan demi kesejahteraan buruh ?
Benar. Sejak may day akan disuarakan
Estimasi may day diperkirakan berapa mas untuk Jakarta ?
Antara 150 – 200 ribu buruh.
Soal DP 0 Rupiah, teman-teman buruh optimiskah hal itu akan terpenuhi di kontrak politik atau janji kampanye anies ?
Optimis. Karena itu juga bagian dari kontrak politik dengan buruh.
Seandainya program tersebut tidak dipenuhi bagaimana. Karena warga DKI secara garis besar tidak hanya buruh juga menuntut hal serupa. Jika nanti mengingkari bagaimana, apakah Buruh akan turun kejalan lagi dengan massa besar dan melengserkan Anies Sandi ?
KSPI belum diskusi sampai kesitu.
