Jakarta – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Rumah Gerakan 98 mengecam tindakan sejumlah elite politik DPR RI yang menunggangi aksi demo 4 November 2016. Elite politik tersebut seharusnya mengedukasi massa agar mempercayakan penangan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut dalam ranah hukum yang saat ini sedang berjalan.
”Elite politik DPR RI terbukti menunggangi demo 4 November. Mereka justru mengobarkan semangat aksi mendesak perubahan pemerintahan hingga aksi berubah menjadi anarkis,” ujar Juru bicara Rumah Gerakan 98, Sayed Djunaidi di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).
Elite DPR RI, kata Sayed, telah membungkus kepentingan politik terselubung atas nama dugaan penistaan agama. ‘
“Aksi ini sebenarnya menjadikan Ahok hanya sebagai sasaran antara. Ujung-ujungnya aksi ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo,” tegasnya.
Oleh karena itu, kata dia, Rumah Gerakan 98 melihat ada potensi bahaya jika transisi demokrasi yang sudah menemukan jalannya lalu dirusak lagi oleh kepentingan kekuasaan sejumlah elite. Untuk itu kepolisian diminta untuk mengambil tindakan secepat demi menyelamatkan keutuhan NKRI yang merupakan konsensus bangsa yang final
Pertama, mengutuk segala bentuk aksi kekerasan oleh mereka-mereka yang anti demokrasi. Kedua, semua elemen masyarakat tidak terpancing dengan isu SARA. Ketiga, tokoh masyarakat, ulama dan para rohaniawan dari berbagai lintas agama, pemuda serta akademisi bisa bekerjasama menciptakan situasi kondusif di lingkungan masing-masing.
Keempat, kata Sayed, para aktivis 98 mengingatkan kepada pimpinan MPR RI dan DPR RI untuk tidak mengajak dan memberikan ruang gedung MPR dan DPR untuk diduduki oleh massa demonstran.
”Terakhir, kepolisian diminta menangkap elite politik yang turut mengobarkan unjuk rasa 4 November 2016, yaitu: Fadlizon, Fahri Hamzah, danm Habib Rizieq Shihab,” tegas Sayed Djunaidi.
Rumah Gerakan 98 adalah tempat berkumpul para aktivis yang dulu bergabung dalam organ-organ pergerakan mahasiswa 1998 diantaranya: Famred, FKSMJ, Forbes, Forkot, Front Nasional dan Front Kota
