Beritaasatu – Jaringan 98 menyebut situasi saat ini mirip jelang reformasi 1998 dahulu. Hal itu dilatarbelakangi dengan kemunculan fakta-fakta yakni daya beli rakyat melemah, dan upah buruh harian hanya cukup sambung hidup.
“Dan juga perpecahan elit dan konflik antar lembaga kian terbuka, dengan adu kuat tak peduli etika ketatanegaraan bahkan cuek dengan nasib rakyat,” demikian disampaikan Juru bicara Jaringan ’98 Ricky Tamba, Senin (25/4/2016).
“Kemiskinan dan pengangguran sesuai data BPS terus bertambah karena PHK buruh dampak kebijakan ketenagakerjaan yang tak kondusif bagi pelaku industri nasional,” tuturnya.
Potensi gerakan rakyat yang telah bergerak sektoral, kata Ricky, akan semakin menemukan elan progresivitas bila tercapai kesamaan analisa situasi nasional dan program tuntutan serta munculnya para tokoh yang diterima lintas sektoral. Pihaknya pun mendukung penuh hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk merombak (reshuffle) kabinet kerjanya.
“Rekrut figur-figur nasionalis terbaik pro NKRI yang mampu kerja keras, cerdas dan tuntas penuhi janji Nawacita, sebagai salah satu jalan untuk selesaikan problematika kebangsaan dan akselerasikan visi-misi Presiden Jokowi di Pilpres 2014,” jelasnya.
Lebih jauh, Ricky mengemukakan mempertimbangkan kekuatan di parlemen sebagai satu-satunya dukungan bagi stabilitas pemerintahan adalah salah besar bila gerakan kritis rakyat yang memuncak tidak direspon tepat. Reshuffle kabinet harus mendinamisir positif kedua kekuatan, yakni parlemen dan gerakan rakyat.
“Yang harus diingat, setiap penggulingan pemerintahan selalu dimulai dari gerakan rakyat di jalanan, kemudian parlemen ketuk palu mendukung. Waspada gerakan kritis rakyat tagih janji Nawacita!,” tukasnya.
