Aksi penolakan kali ini diinisiasi Komite Mahasiswa
untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Secara bergiliran, puluhan mahasiswa ini terus-terusan menggelar aksi penolakan Sutiyoso di Gedung DPR serta meminta para wakil rakyat membatalkan penunjukan Sutiyoso oleh Presiden.
“Mestinya Presiden Jokowi memahami bagaimana seharusnya menjalankan amanah rakyat Indonesia melalui hajat demokrasi lima tahunan, Pilpres 2014 lalu. Dalam mengambil keputusan, berbagai indikator yang ada sudah selayaknya dijadikan dasar dalam memutuskan apakah seseorang layak atau pantas menduduki jabatan strategis,” kata Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama, Selasa (23/6/2015).
Sebelumnya, Senin pekan lalu (15/6/2015) enam aktivis Kamerad diamankan petugas pengamanan dalam DPR RI. Saat itu, aksi penolakan dilakukan dengan cara membentangkan spanduk di Gedung Nusantara III. Mereka memberi catatan beberapa kasus yang menerpa Sutiyoso dan belum ia selesaikan sehingga tidak layak dicalonkan sebagai kepala BIN.
Lebih lanjut, Haris menegaskan Jokowi juga seharusnya mengajukan calon Kepala BIN yang berkualitas dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
“Jokowi terkesan galau lantaran tersandera hutang politik partai pendukung,” ungkapnya.
Dalam orasinya itu, Haris juga menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, Haris meminta DPR harus menyatakan figur Sutiyoso tidak layak menjadi Kepala BIN sebab diduga melanggar HAM pada Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Selanjutnya, DPR harus berani mengatakan pada Bang Yos untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM dan ketiga meminta DPR memperhatikan rekam jejak Sutiyoso.
“Terakhir, uji kelayakan dan kepatutan harus memperhatikan rekam jejaknya, indikator pengukurnya seperti moralitas, loyalitas, mentalitas, integritas serta kecerdasan,” tukasnya.
