Jakarta, beritaasatu – Pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra menilai politikus tanpa jiwa besar membuat hukum hanya akan menjadi permainan dan alat legitimasi kepentingannya. Di dalam negara hukum semua orang harus tunduk dan patuh kepada hukum.
“Hukum adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai, aman dan bermartabat,” kata Yusril, Jumat (3/4/2015).
Menurutnya, jiwa dari hukum adalah keadilan. Merumuskan, menafsirkan dan melaksanakan norma hukum harus dengan jiwa besar. Hukum terkait dengan kekuasaan. Hukum tanpa kekuasaan takkan pernah berjalan efektif. Tapi kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenangan.
“Setiap politikus haruslah berjiwa besar untuk taat dan patuh pada hukum. Apalagi dia menjalankan aktivitasnya di sebuah negara hukum,” tegas Yusril.
Dikatakannya, jiwa besar politikus itu akan menjadi contoh bagi pengikutnya dan menjadi panutan bagi rakyatnya. Tanpa jiwa besar politikus, hukum hanya akan menjadi permainan dan alat legitimasi untuk membenarkan kelakuan yang salah dan keliru. Hukum ditafsir-tafsirkan dan diputarbalikkan sesuka hati lalu disosialisasikan agar diterima sebagai alat legitimasi dan justifikasi.
“Maka rusak binasalah masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan yang ada di negara itu bukan hukum melainkan kekuasaan. Yang kuat menindas yang lemah, semaunya dan seenaknya.
“Maka yang lemahpun bertanya, untuk apakah ada negara? Apakah negara hanya alat untuk menindas yang lemah oleh tangan-tangan orang yang berkuasa? Na’udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu,” pungkasnya.
Komentar