Jakarta, beritaasatu.com – Kebijakan Pemerintahan Jokowi-Jk membuat rakyat tidak percaya dengan gaya memimpin negara ini. Sebelum menjadi prsiden janjinya selangit untuk mensejahterahkan rakyat, namun kenyataannya rakyat dibikin sengsara dengan segala kebijakannya yang tak memihak rakyat. Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Anwar Sastro mengatakan pemerintahan Jokowi terlalu neolib terlalu ke kanan, kerap menguntungkan para pengusaha.
“Jokowi dibantu oleh kekuatan oligarki yang senang melakukan perampokan sumber kekayaan alam bangsa untuk kepentingan kelompok,” kata Sastro saat diskusi yang bertajuk “Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK” di Sekretariat KontraS, Jakarta (31/03/15).
Lanjut Sastro, saat ini gerakan rakyat belum sepenuhnya solit dan belum sekuat kekuatan oligarki. Kekuatan oligarki yang memunculkan keributan ditingkat nasional seperti kasus kapolri, KPK dan Golkar, mereka sangat diuntungkan dalam kasus tersebut.
“Kelemahan kita terletak di gerakan ekonomi dan gerakan politik,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. Said Iqbal yang kerap dipangil iqbal ini berpendapat bahwa pemerintahan sekarang ini seperti seorang rentenir, yang mana rakyat dimintai sumbangan kenaikan pembayaran kesehatan.
Masih menurut Iqbal, partai politik boleh mendapat pembiayaan dari negara sebesar satu triliun, asalkan pemerintah sudah menjalankan sistim kesehatan untuk rakyat gratis tanpa dipungut biaya sama sekali.
“Silakan partai dibiayai satu triliun asal rakyat mendapat pelayan kesehatan gratis,” katanya.
Iqbal juga mengangap bahwa pemerintahan sekarang belum menunjukan sikap keperpihakan kepada rakyat, belum ada tanda kebijakan yang kongkret berpihak kepada rakyat.
“Jangan hanya Jokowi yang di salahkan dan di pojokan belum tentu Jokowi, kita harus mewaspadai Wapresnya,” terangnya
Iqbal melihat ada permainan jahat yang dijalankan oleh Wapresnya dibelakangnya siapa pengusaha yang selalu memberikan pengaruh buruk yaitu Sofyan Wanandi.
“Lihat pergerakan Wapresnya, ibarat sholat shafnya belum dirapikan sudah dimulai sholat,” contonya.
Sementara Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul memaparkan kebijakan Jokowi dalam menaikan BBM menunjukan kelemahan tim ekonomi Jokowi-JK dan mengenai masalah hukum jokowi tidak mempunyai ketegasan sama sekali sehingga hukum negara ini lemah.
“Kalau masalah pengulingaan Jokowi-JK merupakan gerakan nawacita rakyat,” tandasnya.
Menurut marlo gerakan kerakyatan harus benar-benar gerakan kerakyatan sosial yang muncul dari bebrapa unsur elemen.
“Pengulingan Jokowi-JK harus dilakukan oleh gerakan rakyat, jangan seperti dulu Soeharto turun maka naik Habibie, kalau mau mengulingkan Jokowi maka JK harus turut digulingkan,” pungkasnya. (Dea)
Komentar