Dugaan Pengamat Ada Intervensi ke KPK Agar Penyelidikan Kasus Formula E Dihentikan

oleh

Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Jakarta, Sugiyanto menilai kasus dugaan korupsi Formula E yang diduga melibatkan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus ditelusur secara serius.

Menurutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang menanganinya tidak bisa ditekan apalagi diarahkan untuk menghentikan proses penyelidikan.

“Sepertinya banyak pihak mencoba menekan KPK agar menghentikan penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Segala cara dilakukan untuk membentuk opini bahwa Formula E tak bermasalah atau clear. Mereka khawatir bila KPK menaikannya ke tingkat penyidikan ,” ujar Sugiyanto, Selasa, 1 November 2022.

Bagi Sugiyanto, siapapun yang bicara Formula E, sebaiknya terlebih dahulu membaca PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Intinya, kata dia, diduga kuat Formula E tak bisa dianggarkan baik lewat Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020.

“Itulah mengapa pembayaran biaya komitmen fee sebesar Rp 560 miliar dari Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020 diduga adalah kesalahan fatal. Dengan demikian, maka dugaan kerugian negara untuk kegiatan Formula E adalah total loss, yakni Rp 560 miliar,” katanya.

Selain itu, Sugiyanto menilai auditor BPK diduga kuat tak menyebutkan dugaan pelanggaran PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam LHP BPK tentang Formula E.

Berita Terkait : KPK Bisa Dianggap Mandul Jika Tak Segera Lakukan Gelar Perkara Kasus Formula E

Dalam PP tersebut secara jelas mengatur syarat memasukan anggaran untuk kegiatan Perubahan APBD. Juga menjelaskan tentang kegiatan untuk 1 tahun anggaran dan kegiatan lebih dari 1 tahun anggaran atau tahun jamak.

“Dengan demikian, maka diduga kuat anggaran kegiatan Formula E Rp 560 miliar tak bisa dimasukan lewat APBD DKI Jakarta baik pada Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020. Tentunya hal ini merujuk aturan pada PP N0.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” katanya.

Sugiyanto berharap masyarakat memahami secara utuh kasus formula e yang diduga kuat melibatkan pejabat utama DKI Jakarta. Dia juga berharap agar Plt Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mempu menyerap masukan dari berbagai pihak untuk menuntaskan kasus ini.

“Semoga benang merah permasalahan Formula E bisa cepat rampung. Sehingga bisa memantu masyarakat memahami permasalah Formula E, termasuk sebagai masukan untuk Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.