Beritaasatu.com, Jakarta – Terhitung sudah 14 paket kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi dan sebentar lagi akan menyusul paket kebijakan ekonomi ke 15. Belasan paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah sebagai payung politik dan hukum yang menegaskan posisi politik dan ekonomi pemerintah Indonesia.
Namun, dalam pelaksanaannya , paket ekonomi yang di terapkan oleh pemerintah, dipandang oleh Buruh justru menimbulkan masalah baru.
seperti makin sempitnya ruang demokrasi yang ada di indonesia., meningkatnya konflik agraria dan merampas upah buruh.
” sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016. tahun sebelumnya hanya tercatat 252 kasus saja” ujar Budi wardoyo, dari Poltik Rakyat, saat Rilis pers jelang May Day, di gedung LBH Jakarta, Selasa (25/04).
lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa dari ratusan konflik yang terjadi , konflik lahan perkebunan masih menjadi penyumbang tertinggi dengan angka mencapai 163 konflik. disusul dengan konflik lain seperti Property, Infrastruktur, sektor kehutanan dan Konflik tambang sebanyak 21 kasus.
“paket ekonomi pemerintahan Jokowi mempersempit ruang demokrasi. menurut Komnas Ham ada 9 kasus pelanggaran HAM bersifat berat” ujar Budi Wardoyo yang akrab dipanggil Yoyok ini.
Dirinya menambahkan, catatan dari Komnas Ham ada sekitar 700 orang papua yang menjadi korban penangkapan, penganiyaan, penyiksaan dan pembunuhan selama setahun pemerintahan Jokowi. Menurut catatan setara Institut, terjadi pelanggaran dalam kebebasan beragama mencapai 200 kasus.
“Dalam hal kebijakan pengupahan, di era Jokowi pun upah buruh tidak mengalami peningkatan secara Riil” tegas Yoyok.
Menurutnya, dengan menggunakan peraturan pemerintah (PP) no 78 tahun 2015, upah buruh justru lebih rendah. saat ini rata-rata nasional upah buruh hanya mencapai 1,8 juta/bulan
“bahkan upah buruh indonesia nomor dua terendah di Asean.” imbuhnya.
kondisi ini dinilai sangat merugikan Rakyat, khususnya para Buruh Indonesia . Jelang Hari buruh atau May Day, yang jatuh setiap tanggal 1 Mei tiap tahunnya, buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat menyatakan komitmen perjuangannya, untuk melawan semua kebijakan model kapitalisme- neo liberalisme.
Untuk kedepannya gerakan buruh akan menjadi paling aktif dalam perjuangan Rakyat Indonesia. Mendorong seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam hak berorganisasi, menyuarakan pendapat hingga terlibat penuh dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat, pungkas Yoyok.
