Tamasya Al Maidah, Politisasi Masjid Hingga Campur Tangan Warga Luar Jakarta di Pilkada DKI

Nasional171 Dilihat

Jakarta – Wakil Katib Syuriah PWNU DKI-Jakarta Taufik Damas mengingatkan Islam itu agama yang menjunjung keadilan dan rahmat bagi semua orang tanpa membeda-bedakan.

Tapi, yang terjadi sekarang di saat Jakarta menggelar Pilkada, banyak orang radikal yang menggunakan ayat-ayat Alquran untuk mengancam orang lain yang tidak sepaham.

“Ini menjadi tanggung jawab negara untuk mengoreksi. Ayat Al-Maidah itu tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Tapi salah tafsir atas ayat itu terus disuarakan,” beber dia, Senin (27/3).

Tamasya Al Maidah 51Hal senada juga dilontarkan Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi tidak ada penafsir klasik yang otoritatif yang menyebutkan Al Maidah 51 berisikan larangan bagi pemimpin non muslim. Karena memang terang dia, Al Maidah 51 bukan ayat pilkada, tetapi ayat perang. Dengan demikian, siapapun tidak bisa menjadikan Al Maidah 51 ini sebagai dalil melarang pemimpin non muslim.

“Ada banyak tafsir yang ada didalamnya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang ajeg bahwa Al Maidah 51 itu merupakan ayat yang melarang non muslim menjadi pemimpin. Ketika mempolitisasi Al-Maidah 51 untuk tujuan politik, tentu sangat merendahkan Alquran,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pilkada DKI Jakarta menjadi ujian bagi masa depan Islam yang Rahmatan lil’alamin di Indonesia. Hal ini seiring dengan maraknya penggunaan masjid sebagai tempat untuk berpolitik.

“Politisasi masjid sangat kentara. Dan itu menjadi batu sandungan bagi Islam yang Rahmatan lil’alamin di Jakarta dan Indonesia,” terangnya.

Tamasya Al Maidah itu Memalukan Sekali, Ayat Al Quran Itu Suci Jangan Gunakan Politik Kepentingan Sesaat

Zuhairi juga mengeritik keras sikap kelompok pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang menggunakan isu agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, termasuk rencana gerakan tamasya Al-Maidah saat pencoblosan pada 19 April 2017. Pasalnya, mobilisasi massa dari luar Jakarta justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru yang bisa menyebabkan kondisi politik Jakarta tidak kondusif.

“Saya kira ini sebuah kemunduran bagi Islam yang Rahmatan lil’alamin di Jakarta dan Indonesia. Tamasya Al Maidah ini sangat memalukan sekali. Karena ayat Alquran yang sangat suci digunakan secara politis untuk kepentingan kelompok jangka pendek,” ujar Zuhairi.

Seperti diketahui, gerakan Tamasya Al Maidah merupakan bagian dari Aksi Bela Islam dengan mengajak warga di luar DKI agar ikut menjaga TPS-TPS saat Pilkada DKI putaran kedua pada 19 April nanti.

Menurut Zuhairi, pemanfaatan ayat suci Alquran untuk kepentingn politik menyesatkan. Karena itu, dia meminta kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk menggunakan rasionalitas dan hati nurani agar tidak membawa agama ke ranah politik. Hal ini penting agar Islam tetap menjadi agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta.

“Warga DKI Jakarta harus memilih pemimpin yang bisa menjamin tegaknya kebhinekaan kita. Dan harus hati-hati. Jika kita tidak hati-hati memilih maka taruhannya sangat besar bagi republik ini,” tuturnya.

Direktur Moeslim Moderat Society (MMC) ini meminta paslon Anies-Sandi yang bertarung di DKI Jakarta untuk berhenti menggunakan Alquran sebagai alat politik. Termasuk penggunaan ayat Al Maidah 51.

Tamasya Al Maidah, Warga Daerah Lain Harusnya Tak Campuri Pilkada DKI

Warga Jakarta ada yang menolak gerakan Tamasya Al Maidah. Warga daerah lain seharusnya tidak mencampuri Pilkada DKI Jakarta 2017.

Gerakan Tamasya Al Maidah mengajak warga daerah lain datang ke Jakarta saat pemilihan suara putaran kedua Pilkada DKI, Rabu 19 April. Ajakan itu beredar di media sosial.

Apa kata warga Jakarta soal Tamasya Al Maidah? Arbyani, 22, karyawan swasta yang tinggal di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mengaku tidak tahu ada gerakan Tamasya Al Maidah.

Mendengar kata Al Maidah, ia teringat kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama. “Ternyata ada gerakannya juga,” kata Arbyani.

Arby mengatakan, Tamasya Al Maidah berlebihan bila mengajak warga daerah lain ke Ibu Kota. Menurutnya, putaran kedua Pilkada DKI urusan warga Jakarta, warga daerah lain tak usah ikut campur.

“Bukan kewajiban warga daerah lain turut campur dalam Pilkada atau pencoblosan 19 April. Apalagi Tamasya Al Maidah pesertanya dari luar Jakarta,” ujar Arby.

Marwan, 28, karyawan swasta yang tinggal di Menteng, Jakarta Pusat, juga tidak mengetahui Tamasya Al Maidah. Tetapi, kalau tujuan gerakan ini agar masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta saat pencoblosan, ia khawatir suasana tidak kondusif.

“Ya buat apa? Cuma bikin berantakan saja. Kok ayat suci dibawa-bawa ke politik,” tuturnya.

Aparat Gabung Siap Halau Tamasya Al Maidah

Aparat Kepolisian dibantu aparat gabungan TNI dan Satpol PP akan mengerahkan 40 ribu personel untuk ditempatkan disetiap TPS diseluruh wilayah Jakarta.

Hal itu menyikapi adanya gempuran aksi Tamasya Al Maidah dan untuk menjaga TPS dari oknum yang memaksa untuk memilih calon Gubernur tertentu.

“Belum lagi ada petugas KPPS dan dua saksi calon gubernur. Di TPS ada yang jaga. Mudah mudahan tak ada yang terpengaruh dengan itu ya,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Sabtu (25/3).

Lebih lanjut, Argo menegaskan akan menindak orang-orang dari luar kota yang ikut dalam aksi tamasya Al Maidah jika nantinya ada upaya intimidasi di TPS-TPS.

“Kami koordinasi dengan seluruh Polda, tak ada massa yang ke Jakarta. Kami imbau untuk tak usah, karena TPS sudah dijaga,” ucapnya.

Komentar