Beritaasatu – Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Front Penyelamat BUMN telah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam aksinya tersebut, mereka mendesak dengan keras agar oknum direksi dari beberapa perusahaan BUMN segera dipecat dan diganti.
Koordinator lapangan, Buya mengatakan bahwa beberapa direksi perusahaan milik Negara tersebut dinyatakan bermasalah dalam kinerjanya, dan bahkan ada yang telah habis masa jabatannya.
“Salah satunya adalah oknum surveyor dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang melakukan tugasnya di luar wilayah kerjanya. Yang seharusnya berada di area Tanjung Priok tapi malah berada di Batam, Banjarmasin dan Batu Licin,” kata Buya di Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Terlebih lagi, setelah melakukan pelanggaran kerja tersebut, Buya mengatakan jika mereka justru kini menduduki posisi penting yakni berada di Divisi Hubungan Pelanggan di Kantor Pusat PT BKI.
Untuk itu, Buya pun mendesak agar Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk segera mengambil langkah tegas yakni memecat para direksi bermasalah. Dan bukan hanya di PT BKI saja, Buya pun menuding ada beberapa perusahaan BUMN lainnya yang kedapatan memiliki direksi bermasalah.
“Ada PT SI, PT Sucofindo, PT Pupuk Indonesia, PT BKI, PT Perkebunan Nusantara, dan masih banyak lagi,” terangnya.
“Kami mendesak agar Ibu Menteri Rini segera pecat dan ganti beberapa direksi bermasalah dan memang sudah selesai masa jabatannya,” sambungnya.
Jika tidak segera melakukan aksi nyata tersebut, Buya mengkhawatirkan apa yang menjadi program besar Presiden Joko Widodo akan terganggu.
“Kami khawatir ini akan menjadi salah satu hambatan tidak efektif dan efisiennya program Pak Jokowi, khususnya lagi tol laut yang akan di komando oleh PT BKI,” tutupnya.
