beritaasatu – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap proaktif secara agresif dalam upaya pembebasan sandera para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
“Negara dalam hal ini Presiden, harus proaktif secara agresif untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap para ABK nya. Karena mereka merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjalankan aktivitasnya,” ungkap Ketua YLBHI Alvons Kurnia Palma, Jumat (15/7/2016).
Menurut Alvons, para ABK diyakini memenuhi kontrak dalam perjanjian dengan perusahaan Indonesia yang dipertanggungjawabkan oleh negara. Pada intinya negara harus fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan terhadap para pekerja atau ABK.
Selain itu, Alvons juga meminta agar Panglima TNI untuk melakukan tindakan yang terukur dalam pembebasan para ABK. Kata dia, jika kapal tersebut berbendera Indonesia, artinya Filipina sudah merebut kedaulatan Indonesia yang ada dilaut dan sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum Indonesia.
“Oleh karena itu, TNI harus memperjuangkan agar Indonesia tidak diinjak-injak oleh pemberontak,” jelas Alvons.
Lebih lanjut, Alvons mengaku pihaknya mengambil langkah bekerjasama bersama para awak media untuk melakukan upaya hukum meminta agar negara memberikan tindakan yang jelas untuk pembebasan para ABK yang diculik oleh Abu Sayyaf.
“Contohnya dengan upaya mengirimkan surat dan melakukan gugatan,” tandasnya.
