Jakarta – Peneliti senior di KITLV Gerry Van Klinken membandingkan pemimpin terdahulu dan pemimpin saat ini. Gerry mengatakan pemimpin sekarang tidak kuat seperti pemimpin terdahulu yakni Soekarno dan Soeharto.
“Apa yang menjadikan Indonesia tetap bersatu? Sebab, dahulu Soekarno dan Soeharto adalah pemimpin yang kuat, namun mohon maaf pemimpin sekarang tidak kuat,” ungkap Gerry dalam Forum Ideologi Bangsa yang diselenggarakan Pusat Kajian Ideologi Pancasila bekerjasama dengan FIB UI dan Lembaga Advokasi Kearifan Lokal di Gedung DHN 45, Komplek Gedung Joeang 45 Menteng Jakarta, Senin (7/3/2016).
Menurut penelitian yang dilakukannya, bahwa masyarakat kelas menengah yang mendiami kota-kota menengahlah yang menjadi penghubung antara negara dan masyarakat sehingga menyebabkan Indonesia tetap bersatu.
Sementara itu, Dr. Adrianus L.G. Waworuntu dalam sambutan pembukaan Diskusi-Bedah Buku “The Making of Middle Indonesia” menyambut baik kerjasama antara FIB UI dengan Pusat Kajian Ideologi Pacasila melalui Forum Ideologi Bangsa yang menyeimbangkan antara kajian dan advokasi dalam masyarakat. Sekaligus beliau mempertanyakan apakah kelas menengah Indonesia tercipta by design ataukah nature.
“Kelas menengah kita dibangun dari ketidakjelasan akan eksistensinya didalam sejarah. Semenjak era prakolonial dan kolonial mereka selalu mendapat diskriminasi, lain halnya ketika memasuki era kemerdekaan tahun 1945 sampai pada kekuasaan Orde Lama berakhir, baru ada sedikit keberpihakan atas kesempatan mengelola ekonomi nasional. Bangsa ini sudah ruwet, maka perlu ruwat dan dirawat ideologinya terutama untuk mengantisipasi terbukanya pasar bebas/MEA. Tidak ada kata akhir dari ideologi (the end of ideology) tapi the revival of ideology,” bebernya.
Menurut Rafendi Djamin di era MEA tidak hanya terbuka dalam hal ekonomi, namun peluang terbukanya tatanan sosial, politik dan budaya juga tidak bisa terhindarkan. Dari ideologi, bangsa ini akan membuat sebuah pemahaman keadilan yang menjadi arahan kelas menengah dimanapun untuk bergerak dengan orientasi tujuan negara seperti yang tertera dalam Preambule UUD 1945.
“Kalaupun itu dianggap terlalu idealistik, paling tidak ideologi dapat membuat arahan bukan hanya hak azasi kelas menengah seperti kesempatan berusaha dan lain-lain, tetapi juga kewajiban azasi kelas menengah dimanapun atas kemiskinan, kesenjangan sosial, keadilan membayar pajak, mencerdaskan masyarakat, transparansi, mobilitas sosial, dan lain sebagainya,” ujar Ketua Pusat Kajian Ideologi Pancasila Ashoka Siahaan dalam sambutan pembukaannya.
Kata dia, kelas menengah akan seperti pisau bermata dua, menjilat keatas dan menginjak kebawah serta bertindak sebagai neo-feodalistik dengan cara mempertahankan status quo dalam mengelola aset ekonomi maupun intelektual jika tidak dirahkan dengan Ideologi.
Dalam kesempatan yang sama Amsar Dulmanan mengungkapkan kelas menengah indonesia di masa kolonial dan awal kemerdekaan tercipta dari kondisi imperialisme kolonial yang berpadu dengan feodalisme lokal sehingga dimainkanlah politik etis yang ujungnya melahirkan kelas terdidik Indonesia yang kala itu menjadi kelas menengah di Indonesia.
Lokalitas budaya/kearifan lokal dapat menentukan ideologi bagi kelas menengah Indonesia, antara satu sama lain memiliki kemiripan dalam berbagai segi baik di kota menengah maupun daerah/kota kecil.
“Nilai-nilai kesamaan ini menjadi nilai-nilai universal dalam kebudayaan Indonesia yang digali menjadi ideologi besar negara yakni Pancasila. Dibutuhkan strategi kebudayaan dan pendidikan ideologi bagi kelas menengah, karena kelas menengah Indonesia adalah kelas yang realistis dan opportunis, bukan nasionalis dan ideologis,” imbuh Dr. Ali Akbar pembicara dari FIB UI.
Oleh karena itu, ideologi haruslah bottom up yang menjadi pelindung bagi masyarakat dan kelompok-kelompok budaya lokal kelas menengah tersebut. Karena itu ideologi Pancasila adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang melindunginya dari budaya-budaya kelas menengah di kota menengah maupun kota besar yang menggerus secara tidak adil dan tidak berperikemanusiaan terhadap eksistensi dan hak-hak rakyat atau komunitas budaya tersebut, agar tidak menindas kelas bawah seperti halnya petani.
Forum yang dimoderatori Bob Randilawe (ProDEM) tersebut juga mengulang pernyataan Ketua Pusat Kajian Ideologi Pancasila soal slogan kerja…kerja…kerja…yang kelihatannya ideologis, tapi sebetulnya menjadikan degradasi ideologi Pancasila karena menurunkan derajat kemanusiaan khususnya kelas petani yang marhaen menjadi proletar. Maka kelas menengah maupun pemerintah tidak boleh takut dengan kata ideologi bergerak yang tergerak dari relitas sosial yang ada seperti rendahnya nilai ideologis pada undang-undang pedesaan dimana petani seharusnya menjadi subjek, bukan menjadi objek birokrasi. Hal ini tentu menjadi penghambat dan penghalang menuju masyarakat Trisakti dan Gotong-royong sebagai wujud konkrit dari Ideologi Pancasila.
Bob juga menambahkan dan menyimpulkan bahwasanya ideologi tidak berakhir, termasuk ideologi Marhaen. Forum Ideologi Bangsa yang digagas ini diharpakan mampu membawa keterbukaan dan kebiasaan bahwa membahas ideologi bukanlah suatu hal yang mustahil ditengah-tengah peradaban dunia yang semakin pragmatis dan konsumtif sehingga dapat melahirkan dan mendorong tokoh-tokoh muda yang idealistik disegala bidang kebudayaan secara luas dan mendasar. Barometer yang terakhir bagi suatu bangsa adalah konsistensi keberanian intelektualitas pada kebenaran, bukan menghamba pada pembodohan bangsa.
