“Dugaan mark up pengadaan bantalan beton dengan nilai anggaran total HPS sebesar Rp. 126.223.570.000,00. Dengan total pengadaan sebanyak 208.634 bantalan beton plus penambat elastis yang di lakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur TA 2012,” kata Koordinator Kompak-Indonesia Fitriansyah, Kamis (9/4/2015).
Lebih lanjut, Fitriansyah menyebutkan enam dugaan korupsi, pertama adalah adanya dugaan salah perhitungan/perencanaan dalam pengadaan bantalan beton R.54 lengkap dengan alat penambat elastis untuk pekerjaan paket PB-1, Paket PB-2, Paket PB-3 dari mulai Km. 126+100 s/d Km. 229+100 dengan Total Panjang Keseluruhan 103 Km dengan Nilai Total HPS Sebesar 126.223.570.000,00.
“Dengan total pengadaan sebanyak 208.634 Bantalan Beton Plus Penambat Elastis sehingga terdapat kelebihan/mark up sebanyal 36.968 Batang Bantalan beton dengan nilai kerugian sebesar Rp. 19.315.780.000,00,” ungkapnya.
Berikutnya, kata Fitriansyah, sebagian bantalan beton masih tercecer/terdapat di pinggir Jalan Raya Lintas Lamongan hingga Tahun Anggaran 2014 perbulan Maret belum di gunakan bahkan hanya di tutupi Rumput-rumput Liar tanpa Penjagaan/pengamanan.
“Sehingga Rentan terjadi Pencurian dan hilang nya Aset yang di beli mengunakan Keuangan Negara, Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur melakukan Pembiaran,” terang dia.
Selanjutnya ketiga, tambah dia, kuat dugaan adanya pengaturan pemenang lelang terkait proyek pengadaan bantalan beton dan penambat elastis yang di menang kan seluruhnya oleh Wijaya Karya Beton (WIKA BETON) dan Hampir di seluruh Proyek milik Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur.
Keempat, sambung dia, adanya dugaan kuat Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur Memperjual Belikan sisa kelebihan bantalan beton tersebut kepada kontraktor pemenang lelang peningkatan Jalan Kereta Api yang di alokasi kan oleh penyedia Jasa Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur.
Kelima, lanjut Fitriansyah, adanya dugaan konspirasi antara Pihak Satker Pengebangan perkeretaapian Jawa Timur dengan para Kontraktor hal ini di buktikan nya dengan tidak adanya Kontraktor yang Black List pada pekerjaan Jalur Ganda Lintas Surabaya Pasarturi – Bojonegoro yang jelas-jelas tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
“Terakhir, adanya proyek siluman serta dugaan Proyek Fiktif sebesar Rp. 20 Milyar Tahun Anggaran 2014,” jelasnya.
Dari uraian itu, lanjut Fitriansyah, Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur sangat jelas tidak melaksanakan Kegiatan Peningkatan Jalan KA sesuai Standar Biaya Kementerian Perhubungan. Pengunaan bantalan Beton Tahun 2012 sangat jelas mengindikasi kan bahwa telah terjadi salah perencanaan/mark up sehingga terjadi kelebihan pengadaan bantalan beton pada kegiatan pembangunan jalur ganda dengan nilai kelebihan sebesar Rp. 3 Milyar hingga Rp. 16 Milyar.
Selain dugaan tindak pidana korupsi pada project pengadaan bantalan Beton Kereta Api, yang dilakukan oleh SatkerPengembangan Perkeretaapian Jawa Timur, pihaknya juga menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan oleh mereka, seperti pembangunan dan perbaikan sarana prasarana stasiun Tulangan Sidoarjo yang diduga sarat penyimpangan, proyek miliaran milik Kementerian Perhubungan melalui Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur. Dan juga, dugaan Penyimpangan Alokasi dana Relokasi Jalur KA Sidoarjo-Gununggangsir TA 2008 khususnya untuk 2 paket kegiatan yakni Kegiatan Pembangunan Jl KA baru Sidoarjo-Gununggangsir dan Kegiatan Menghidupkan Jalan Kereta Api Sidoarjo-Tarik lokasi Km 25+800 – 29+600 Sda- Tulangan sepanjang 3,8Km dan Km 29+600 – 34+700 Tulangan – Tarik Volume panjang 5,15Km Anggaran Meningkat hingga 100% lebih dari Dipa Awal TA 2008.
Maka itu, Kompak Indonesia mendesak agar membongkar adanya dugaan korupsi dan mark up satker pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur Pada Project Pengadaan Bantalan Beton Hingga 19 Milyar. Tangkap juga Kepala Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur Nur Setiawan Sidik. ST, karena diduga kuat terlibat dalam kasus ini.
“Kami juga mendesak kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi kinerja dari Herman Dwiatmoko, Dirjen Perkeretaapian, yang kami nilai GAGAL karena banyak temuan korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya di daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya mendesak kepada KPK untuk memeriksa jajaran Direksi Perusahaan Pemenang Tender PT. Wijaya Karya Beton (WIKA BETON), karena diduga kuat terjadi permainan dalam tender proyek.
“Kami pun mendesak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk bersama-sama membongkar segala korupsi yang ada pada tubuh Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur,” pungkasnya.
