Jakarta, beritaasatu.com – Indonesia Police Watch (IPW) mengharapkan DPR dan Presiden Jokowi segera mencapai kesepakatan dalam pertemuan Senin ini (6/4/2015), sehingga Kapolri baru bisa dilantik secepatnya.
“Sangat ironis, jika institusi sebesar Polri dengan jumlah anggota 450.000 orang dibiarkan terkatung-katung tanpa Kapolri sebagai pemimpin defenitif,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, di Jakarta, Senin (6/4).
Dari pantauan IPW saat ini situasi internal Polri sangat solid untuk mendukung Wakapolri Komjen Badroedin Haiti menjadi Kapolri. Jenderal-jenderal yang tadinya bermanuver untuk menjadi Kapolri menggantikan Sutarman sudah berjiwa besar, untuk melapangkan jalan Haiti menuju kursi TB1. Selain itu, lanjut Neta, nama Haiti juga sudah disampaikan Presiden kepada DPR, untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan.
“Hanya saja DPR perlu mendengar penjelasan Presiden Jokowi, kenapa mendadak mengganti nama calon Kapolri dari Budi Gunawan kepada Badroeddin Haiti. Namun hal itu bukan berarti harus dijadikan kalangan DPR untuk bermanuver dan mengganjal pencalonan Haiti,” beber Neta.
Sebab, lanjut Neta, jika DPR bermanuver yang dirugikan adalah institusi Polri. Lembaga penegak hukum ini akan kehilangan induk dan tanpa pemimpin yang jelas, seperti selama tiga bulan terakhir ini. Untuk itu, tambah Neta, IPW berharap kalangan DPR lebih mengedepankan, sikap kenegarawanannya dan lebih berorientasi kepada kepentingan bangsa, sehingga bisa segera ditetapkan calon Kapolri yang defenitif. Dengan demikian kerja profesional kepolisian dan revolusi mental di Polri bisa segera dilakukan Kapolri baru.
“Jika dilantik sebagai Kapolri baru, IPW berharap Badrodin bisa mengajak Ketua DPR dan Presiden Jokowi blusukan ke kantong-kantong kekuatan Polri atau ke asrama-asrama polisi atau ke polsek-polsek di perbatasan dan terpencil,” ungkap Neta.
Tujuannya, tambah Neta, agar Ketua DPR dan Presiden tahu persis kondisi riil kepolisian. Dengan demikian bisa dilakukan percepatan-percepatan perbaikan dan pembenahan, sehingga revolusi mental di Polri bisa digulirkan dengan cepat dan kinerja Polri tidak terus menerus dikeluhkan masyarakat.
Komentar