Jakarta, beritaasatu.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) akhirnya menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan korupsi dalam penggunaan APBD tahun anggaran 2014 yang dilakukan oleh Pemprov maupun DPRD DKI Jakarta.
Dalam kedatangan tersebut, mereka membawa dua buah kardus yang berisi dokumen bukti dugaan korupsi tersebut.
“Hari ini kami laporkan beberapa dugaan korupsi dan dugaan kerugian negara terutama untuk sekto layanan pendidikan di DKI Jakarta,” demikian disampaikan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2015).
Firdaus menjelaskan, dari laporan yang dia serahkan ini paling tidak ada sebuah dokumen kontrak, proses lelang, penunjuk pemenang lelang, dan pemilihan pemenang lelang dalam penggunaan APBD itu. Bahkan, ada juga sebuah paket kegiatan yang merugikan negara hingga Rp278 miliar.
“Dari beberapa paket kegiatan kami laporkan paling tidak ada tiga paket kegiatan yang agak besar, itu total nilai kerugian negara hampir Rp278 miliar. Itu termasuk di dalamnya UPS, printer scan tiga dimensi ada buku dan ada beberapa lagi dugaan paket kegiatan terutama Dinas Pendidikan 2004,” jelasnya.
Menurut Firdaus, ini adalah laporan awal dalam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Ibu Kota dan akan terus di ‘up date’ laporan selanjutnya. Untuk kemudian memunculkan beberapa dugaan kasus korupsi ini, yang bisa membongkar dugaan korupsi lain.
“Jadi ini baru laporan awal kami, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan APBD DKI Jakarta dan tentu kami akan terus up date tambahan laporan. Paling tidak ini bisa jadi momentum dalam perbaikan pengelolaan APBD,” tandasnya.
Komentar