Jakarta, beritaasatu.com – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak etis memainkan peta konflik dengan berbagai skenario ditengah kondisi yang terjadi saat ini yakni tingginya harga BBM dan sembako.
“Masyarakat Indonesia tanpa sadar dikelabui oleh pemerintahan Jokowi cs terkait munculnya berbagai skenario yang dirancang secara rapi,” beber Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, di Cikini Jakarta, Rabu malam (11/3/2015).
Lebih lanjut, Willy menyebutkan skenario yang dimaksud itu adalah pertama, polemik antara dua lembaga penegak hukum baik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dibalik itu, kata Willy, Jokowi sengaja menyembunyikan agenda perpanjangan kontrak Freeport hingga berakhir di tahun 2041.
“Nyaris seluruh Stasiun televisi di Indonesia tidak bosan-bosannya menyajikan suguhan berita polemik KPK dan Polri. Ternyata ada agenda terselubung perpanjangan Freeport, sehingga kelak anak cucu kita yang harus menanggulangi derita tersebut,” ungkap Willy.
Belum selesai polemik KPK-Polri, lanjut Willy, skenario berikutnya pemerintahan Jokowi kembali menyiapkan isu sinetron eksekusi terpidana mati gelombang kedua “Bali Nine”. Hal ini, tambah Willy, pemerintahan Jokowi kembali mengelabui rakyat Indonesia ditengah mahalnya harga BBM (termasuk bensin Premium naik 200 dan tabung gas melon ukuran 3 kg naik hampir Rp. 4000).
Tak hanya itu, kata Willy, skenario pengelabuan lainnya adalah isu politik kembali dibikin gaduh, Jokowi mengorbankan perasaan Menkumham Yassona Laoly dengan melakukan rekreasi politik, mainkan intervensi soal kasus Golkar dan PPP yang sebenarnya bukan kewenangan Menkumham.
“Menilik dari skenario pemerintahan Jokowi dalam memainkan manejemen konflik adalah bukti nyata kalau Jokowi tidak becus bekerja sesuai slogan ‘Kabinet Kerja’ yang pada akhirnya ngerjain rakyatnya,” terang dia.
Lebih jauh, aktivis 98 ini menegaskan jika pola manejemen konflik yang dimainkan oleh Jokowi masih seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan rakyat akan melakukan perlawanan terhadap rezim Jokowi. Konsekuensinya adalah Revolusi Sosial akan segera terwujud dalam waktu dekat ini, terlepas soal RUU KAMNAS masuk Prolegnas 2015 yang akan di sahkan kendati dibalik begal yang marak ada isu tentang keamanan agar TNI kembali muncul dipanggung politik, maka buat rakyat tidak ada artinya sama sekali.
“Rakyat Indonesia menghendaki turunkan harga-harga kebutuhan pokok dan BBM, ciptakan lapangan kerja, gaji yang memadai buat buruh, termasuk prioritaskan kesejahteraan petani dan nelayan. Jangan jadikan Indonesia sebagai RRC ketiga di ASEAN,” pungkas Willy.
Komentar