Jakarta, beritaasatu.com – Perwakilan Revolusi Mental Indonesia (PERMINDO) menilai Indonesia saat ini seakan masih didalam genggaman mafia, indikasinya sangat jelas terlihat baik mafia terorganisir dan ada pelindungnya. Disemua sektor ekonomi, budaya, begitu juga dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.
“Lemahnya Birokrasi dalam penindakan karena harus melalui banyak koordinasi di beberapa instansi dan adanya upaya main mata beberapa oknum penegak hukum mengakibatkan jalannya pembrantasan maling Hak Cipta masih kurang efektif,” kata aktivis PERMINDO Anton MP saat aksi blusukan di Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Menurutnya, sebagai negara konsumtif dengan jumlah penduduk nomor 5 di dunia, telah mengajarkan nilai korupsi dengan membeli, menjual, memproduksi, mensponsori produk ilegal. Semasa Rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maling hak kekayaan Intelektual berkuasa, leluasa, maling hak cipta membiaya calon Bupati, Calon Walikota, Calon Gubernur, Calon Presiden, dan membiayai calon Pejabat lainnya baik dalam bidang penindakan.
“Kondisi ini masih terus berlanjut dan semakin pintar dan terorganisirnya mafia maling hak kekayaan intektual melakukan perannya, kegiatan lobby dan tindakan kekerasan terindikasi dengan perputaran uang yang mengalir ke teroris dan dukungan kepada tukang begal,” terang Anton.
Dikatakan dia, kerusakan moral bangsa dan terkikisnya nilai keimanan cermin bangsa bar-bar, sampai sekarang kita masih menjadi negara bar-bar, merubah bangsa kita sangat sulit, meski berganti pemimpin Pemerintah. Pemerintah seakan masih tutup mata untuk membasmi maling/pembajakan Hak Kekayaan Intelektual walaupun janji selama Pilpres sangat meyakinkan, namun kenyataan ” Nol Besar”.
“Revolusi Mental dalam Jaminan Hak Kekayaan Intektual tidak ada, Pemerintah ternyata menyerah kepada mafia Hak Kekayaan Intektual, Pemerintah hanya melakukan pencitraan. Kita masih menaruh harapan besar semoga Pemerintah sadar, dalam bidang maritim tokoh Bu menteri Susi sangat luar biasa melakukan pembenahan dengan tegas, beliau sangat pintar dan berwawasan luas sehingga cepat bertindak dan tepat sasaran. Terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif semula menjadi harapan besar penuntasan hak kekayaan Intelektual,” pungkasnya. (AL)
Komentar