Jakarta – Pemerintah telah memberikan sinyal tidak akan lagi main-main dalam menghadapi peredaran narkoba. Dan pemerintah juga telah memberikan eksekusi mati kepada 14 orang terpidana yang terjerat kasus narkotika oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2015. Di mana dilakukan dalam dua periode yakni 18 Januari dan 29 April 2015. 12 terpidana yang dieksekusi kala itu merupakan warga negara asing. Sementara dua terpidana mati lain berasal dari Indonesia.
“Kami kecewa adanya penyunatan terselubung, sistematis secara massal soal dan memprihatinkan jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya,” ungkap Willy saat ditemui di sela-sela acara bagi-bagi stiker dan penggalangan koin dukungan berantas narkoba di Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Minggu (3/1/2016).
Lebih lanjut, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) ini juga menilai pemerintahan Jokowi-JK terkesan tidak serius membumi hanguskan narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta Barat yang dianggap memiliki potensi maraknya peredaran narkoba. Aktivis 98 itu juga memandang bahwa Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar) di DPR RI itu telah menutup mata.
“Kami mendorong semua Jaksa yang ada di Kejari Jakbar untuk mencukupi biaya operasional berantas dan perang melawan narkoba,” tuturnya.
Tak hanya itu, ia juga mengajak peran aktif dan menggalang dukungan kepada masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba dengan pengumpulan koin di jalanan, sebab potret dan dinamika hukum khususnya perang berantas narkoba justru jauh lebih memprihatinkan. Willy juga mengapresiasi kerja keras perang berantas narkoba oleh Kepolisian Polres Jakbar dan Kejari Jakbar .
“Kerja sama berantas narkoba oleh Polres Jakbar dan Kejari Jakbar patut didukung masyarakat. Kami akan galang koin demi menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kejahatan narkoba,” tandasnya.
