oleh

BEM Universitas Muhammadiyah Makassar Ajak Masyarakat Tunggu Hasil MK

-Hukum-454 views

Makassar – Puluhan Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pemprov Sulawesi Selatan.

Dalam aksinya, mereka menyerukan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder untuk tetap menjaga kondusifitas dalam menyikapi proses hukum sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menghimbau kepada para tokoh dan masyarakat agar tetap tenang sampai adanya keputusan MK,” kata koordinator lapangan, Jamalauddin di Jl. Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulsel, Senin (17/2019).

Kemudian tentang stabilitas masyarakat khususnya para netizen dan pengguna sosial media, Jamalauddin juga menyampaikan bahwa siapapun harus lebih bijak untuk mengakses fasilitas digital tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak menebar informasi hoaks dan adu domba.

“Menghimbau kepada para tokoh dan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menggunakan Medsos,” ujarnya.

Karena menurutnya, menjaga stabilitas keamanan negara dan ketentraman menjadi sangat penting khususnya di tengah ketegangan politik saat ini.

“Menghimbau kepada para tokoh dan masyarakat utk bersama-sama mengawal dan menjaga ketentraman dan keamanan Negara,” imbuhnya.

Selain itu, Jamalauddin juga menilai yang perlu diperlukan bagi masyarakat saat ini adalah kebenaran fakta pembuktian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Bukan hanya sekedar permainan retorika semata.

“Masyarakat butuh kebenaran dan bukan retorika serta hargai keputusan MK,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jamalauddin juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah menkonsumsi informasi yang tidak jelas arahnya. Apalagi kabar tersebut hanya bohong dan sebatas ingin mengadu domba masyarakat saja.

“Waspada hoax dengan harus selalu cerdas dalam menyampaikan pesan dan tolak propokasi serta saling merangkul,” pungkasnya.

Terakhir, Jamalauddin menyatakan bahwa mereka sangat menghargai apapun keputusan MK karena bagian dari konstruksi yuridis yang disepakati.

“Konstitusi Negara sudah harga mati,” tutupnya.

Komentar

News Feed