Beritaasatu – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menegaskan bahwa pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) bukan sebagai program prioritas.
“Pengadaan UPS bukan prioritas. Yang memenuhi prioritas adalah rehab gedung sekolah, enggak ada pengadaan barang,” kata Ahok saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Lebih lanjut, Ahok memastikan pengadaan itu sudah masuk penyimpangan karena tidak tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014. Dirinya pun telah menunjuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.
“Tim itu yang bekerjasama dengan DPRD DKI untuk menentukan anggaran berdasar KUA-PPAS. Jadi anggaran UPS itu keluar dari KUA-PPAS dan bisa dibilang itu menyimpang,” tutur dia.
Ahok pun mengaku heran tiba-tiba muncul ada anggaran tersebut. Awalnya, ia tidak mengetahui kapan masuknya anggaran itu, dan baru mengetahui saat ribut-ribut di tahun 2015 saat dirinya hendak di Pansuskan oleh DPRD.
“Saya tidak tahu kapan munculnya. Ini gendeng apa beli UPS dengan harga yang lebih tinggi, mending pilih genset lebih aman,” tukasnya.
Komentar