Jakarta, beritaasatu – Ratusan mahasiswa tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Gambir Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015).
Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak intervensi dalam proses penegakan hukum di Kepolisian terutama pada kasus pimpinan dan penyelidik KPK.
“Presiden Jokowi stop intervensi hukum dan jangan bela oknum KPK yang melanggar hukum,” ungkap Koordinator Presidium Kamerad Haris Pertama.
Lebih lanjut, Haris merasa sangat ironi melihat peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini seperti penangkapan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri atas dugaan keterlibatan Novel dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam proses penyelidikan pencuri sarang burung walet ketika dia menjabat sebaga Kasat Reskrim.
Haris mengaku ada sebuah kejanggalan ketika proses penangkapan terhadap seorang tersangka kriminal malah mendapatkan intervensi atau tekanan dari Kepala Negara yakni Jokowi yang meminta Bareskrim untuk melakukan pembebasan terhadap tersangka Novel.
“Jokowi sebagai Kepala Negara seharusnya menjunjung tinggi penegakan hukum di Indonesia tanpa pandang bulu, karena Presiden Jokowi merupakan simbol pimpinan negara yang berkewajiban menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Menurut Haris, Jokowi harusnya mampu menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan pihak Kepolisian dalam perkara Novel bukan malah mengikuti opini yang berkembang dimasyarakat.
“Mahasiswa yakin Polri sebagai pemegang amanat UUD untuk menegakkan hukum di negeri ini mampu bekerja secara profesional dan transparan,” terangnya.
Lebih jauh, Haris mengkritik KPK karena dinilai sangat naif ketika ada Jenderal Polisi yang ditangkap lembaga antirasuah, seluruh anggota Polri menghormati proses penegakan hukum di KPK. Namun, lanjut Haris, ketika ada penangkapan terhadap penyidik atau pimpinan KPK maka para pegawai dan LSM pendukung KPK tidak mau menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan di institusi Polri. Bahkan, tambah dia, mendapatkan respon dukungan dari Jokowi dengan melakukan intervensi.
Oleh karenanya, Kamerad berharap korps Bhayangkara harus berani menangkap dan mengadili para pelaku kriminal tanpa pandang bulu demi terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat.
“Kami minta pimpinan KPK untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan di institusi Polri dan minta Kapolri bersikap tegas melawan intervensi dari pihak manapun,” tukasnya.
Komentar