Temuan itu adalah proyek pemerintah dalam pembangunan jalan Kereta Api Double Track, renovasi bantalan beton, renovasi stasiun kereta api dan juga proyek-proyek lain yang ada di wilayah kerja Dirjen Perkeretaapian yang di pimpin oleh Hermanto Dwiatmoko.
Menurut Koordinator KOMPAK Indonesia Fitriansyah, kasus dugaan korupsi oleh satker pengembangan perkeretaapian jawa barat pada proyek pembangunan jalan Kereta Api Double Track Short Cut, Cibungur, Tanjung Rasa Purwakarta, Jawa Barat, kini sedang diusut oleh Mabes Polri. Dan pihaknya akan membongkar Kasus Dugaan Korupsi di Lingkungan Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur. kasusnya yaitu ini Dugaan Mark Up Pengadaan Bantalan Beton dengan Nilai anggaran Total HPS Sebesar Rp. 126.223.570.000,00. Dengan Total Pengadaan sebanyak 208.634 Bantalan Beton Plus Penambat Elastis yang di lakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur TA 2012 dan kasus dugaan adanya Proyek Siluman serta Dugaan Proyek Fiktif sebesar Rp. 20 Milyar Tahun Anggaran 2014 .
“Kami sangat mencurigai bahwa ada permainan proyek yang terjadi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkerjasama dengan Satker Pengembangan Perkeretaapian di tiap wilayah/provinsi dan juga para perusahaan pemenang tender,” bebernya, saat menggelar jumpa pers di Rumah Makan Suharti Tendean Jakarta.
Oleh karenanya, KOMPAK Indonesia mendesak kepada Menteri perhubungan, Ignasius Jonan, agar dapat memberantas Mafia Proyek kereta api di dalam tubuh kementeriannya.
“Dirjen Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko, adalah pihak yang paling pertama diminta pertanggung jawabannya akibat dari korupsi dan mark up anggaran yang dilakukan oleh bawahannya di nenerapa Wilayah,” tegasnya.
Fitriansyah pun menduga kuat bahwa Hermanto Dwiatmoko sangat mengetahui mengenai pola korupsi yang terjadi di jajarannya, siapa pihak internal yang bermain serta berkerja sama dengan beberapa perusahaan yang sudah dipersiapkan menjelang tender proyek tersebut.
“Kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Markas Besar (Mabes) Polri harus berkerja sama membongkar pencurian Ratusan Miliar dan Bahkan Triliunan Rupiah anggaran APBN yang ada pada proyek-proyek pembangunan jalan Kereta Api Double Track, renovasi bantalan beton, renovasi stasiun kereta api dan juga proyek-proyek lain yang ada di wilayah kerja Dirjen Perkeretaapian,” ungkapnya.
Fitriansyah menambahkan, pihaknya juga menggali informasi mengenai dugaan korupsi pada proyek di Satker Pengembangan Perkeretaapian Jabotabek, Jawa tengah dan juga proyek pembangunan jalur Kereta Api di beberapa wilayah di sumatera.
“Setelah rampung laporan dugaan korupsi pada beberapa satker, segera kami dari KOMPAK Indonesia akan publish di media dan melaporkannya ke KPK dan Mabes Polri,” pungkasnya.
