Beritaasatu.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi dalam penggunaan APBD DKI Jakarta tahun 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikasi korupsi tersebut ditemukan dalam pengadaan UPS, scanner, Printer 3D, alat fitnes dan enam judul buku untuk sejumlah sekolah.
Menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, temuan itu diperoleh berdasarkan hasil investigasi dan penelaahan dokumen APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 versi DPRD serta dokumen pengadaan barang dan jasa dari lima barang tersebut.
“Dari hasil investigasi, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi APBD DKI ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar. Besaran itu terbagi dalam kerugian pengadaan UPS sebesar Rp 186,4 miliar, printer dan scanner sebesar Rp 89,4 miliar, serta pengadan enam judul buku senilai Rp 2,1 miliar,” terangnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2015).
Selain itu, Firdaus mengatakan, investigasi ICW juga menemukan adanya indikasi persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), distributor, peserta, dan pemenang lelang. Persekongkolan itu terutama berkaitan dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan penerima lelang.
“Dalam penetapan HPS, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok bagi peserta dan pemenang lelang. Nilai HPS diduga telah dimarkup setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang,” ujarnya.
Firdaus, mengungkapkan sebagai contoh untuk pengadaan enam buah buku, yakni Hikayat Ibu Kota, Perempuan, Dari Rezim ke Rezim, Jakarta Dulu Rawa Kini Menara, Menapak Kota Harapan, dan Delman menuju MRT dalam APBD 2014 itu, mencapai 2,1 miliar.
“Namun, dalam APBD 2015 pengadaan tiga buku, yakni Nekad Demi Rakyat, Dari Belitung Menuju Istana, dan Tionghoa Keturunanku Indonesia Negaraku, menelan anggaran sampai Rp30 miliar. Ini yang dikhawatirkan kalo disahkan akan menjadi praktek korupsi yang sama,” jelasnya.
Lebih jauh, ICW mendapati pemenang lelang tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan pengadaan buku, UPS, printer 3D, scanner, dan alat fitness. Dari hasil investigasi ICW, perusahaan-perusahaan yang menang lelang pengadaan tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang.
“Tapi anehnya PPK dan panitia lelang justru meloloskan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang. Karenanya tadi ICW menyerahkan dua kerdus dokumen lelang berupa, riwayat HPS, Surat Penetapan HPS, Surat Penawaran Peserta Lelang, dan Kontrak Pengadaan,” tuturnya.
Firdaus berharap, KPK bisa langsung bekerja dan mengusut laporan awal yang sudah kami serahkan dalam dugaan korupsi penggunaan APBD DKI tahun 2014 itu. “Intinya, kami merekomendasikan KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi APBD DKI 2014 dan memperluas penelusuran dugaan korupsi lainnya,” tandasnya.
Komentar