“Belum ada, masih pengumpulan bahan dan keterangan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (24/3/2015).
Sebelumnya, KPK meminta data tambahan ke Balai Kota pada 9 Maret 2015. Data tambahan, kata Wakil Ketua KPK, Johan Budi, diminta langsung oleh tim pengaduan masyarakat.
“Jumat kemarin tim dumas (pengaduan masyarakat) KPK minta data tambahan ke Timnya Ahok. Sekaligus meminta keterangan tambahan,” ujar Johan, Senin (9/3/2015).
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan dana siluman dala APDB DKI Jakarta 2015 pada 27 Februari 2015.
Ahok menilai ada anggaran dalam ABPD tersebut ditemukan anggaran yang digelembungkan. Contohnya pengadaan uninterupptible power suply (UPS) untuk komputer yang nilainya miliaran rupiah.
