Jakarta.- Aktivis HMI Mahyudin Rumata menilai wacana mundurnya Menteri KKP yang memviral beberapa hari belakangan ini, karena akibat dari Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang ingin merevisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dan kebijakan melanjutkan reklamasi teluk jakarta.
“Ini bukan hal baru, karna saya sudah mendengarnya beberapa waktu yang lalu. saya mencurigai wacana mundurnya ibu susi berhubungan erat dengan rencana revisi perpres 44/2016 yang intinya membuka peluang asing mengelola usaha penangkapan ikan di indonesia,” ujar Rumata, yang juga Ketua Bidang Pertanian dan Kelautan PB HMI, Minggu (2/10/2016).
Lebih lanjut, Mahyudin menyakini jika pengunduran diri Menteri KKP benar-benar terjadi akan memunculkan turbulensi politik pada pemerintahan Jokowi-JK
“Jika ini terjadi akan memantik reaksi besar, bukan tidak mungkin sesuatu yg besar akan terjadi. Ibu susi sudah tercitrakan kebijakannya yang tegas dan tidak pandang bulu. Sedangkan LBP cenderung mengurus kepentingan asing merampok indonesia,” lanjut Yudi sapaan akrabnya.
Sebagaimana di ketahui, beberapa saat yang lalu, Menkomar, LBP berencana merevisi Perpres 44/2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dengan rencana tersebut menkomar ingin menbuka peluang sebesar-besar pihak asing mengelola usaha penangkapan ikan di indonesia. (RP)
Komentar