JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan merilis data pemutusan hubungan kerja (PHK) selama bulan januari lalu di lima daerah, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bandung. Sementara di daerah lain, diklaim tidak terjadi PHK atau setidaknya tidak dilaporkan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Januari 2016, terjadi 208 kasus PHK dengan jumlah orang kehilangan pekerjaan sebanyak 1377. PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta, yakni mencapai 1047 pekerja.
Gelombang PHK secara massal dianggap sebagai akibat kebijakan ekonomi yang salah. Pemerintah dituding kurang berhati-hati dalam menyusun paket kebijakan ekonomi yang diberlakukan beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia adalah peningkatan daya beli masyarakat menengah kebawah.
“Adanya paket kebijakan pemerintah memang menstimulus perindustrian. Namun, itu semua menjadi sia-sia ketika daya beli masyarakat rendah,” ujar Agus, Kamis (18/2/2016).
Seperti diketahui, sejumlah perusahaan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya, seperti Toshiba dan Panasonic. Selain itu Ford dan Harley Davidson juga menutup perwakilan penjualannya di Indonesia. Tidak hanya itu, industri farmasi saat ini juga mengaku khawatir akan terjadi gelombang PHK akibat dibatalkannya lelang obat untuk e-catalog jaminan kesehatan nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, LKPP.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Standarisasi dan Produktifitas Kadin Indonesia Aziz Pane menjelaskan gelombang PHK yang terjadi sebenarnya akibat krisis ekonomi global yang berkepanjangan.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 merupakan pertumbuhan semu, mengingat tingkat penyerapan tenaga kerja yang terjadi tidak seperti yang seharusnya,” ujarnya.
Aziz Pane menambahkan PHK merupakan dinamika dari perusahaan, dan perusahaan terkadang melakukan penggantian produk akibat produk sebelumnya tidak dapat diserap pasar.
Mengenai kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), meskipun negara Asean lainnya belum tentu lebih siap dari Indonesia, namun beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam telah melakukan beberapa persiapan seperti mengadakan kursus bahasa Indonesia, sedangkan hal tersebut tidak dilakukan Indonesia.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Apindo bidang Industri Kecil dan Menengah, Nina Tursinah. Menurut Nina pada dasarnya tidak ada perusahaan yang ingin melakukan PHK terhadapa karyawannya.
“Pemerintah perlu menjaga agar gelombang PHK tidak sampai menyentuh sektor IKM dan UKM,” tuturnya.
Nina mengakui ada beberapa paket kebijakkan ekonomi yang memihak dan sudah berdampak terhadap sektor Industri/Usaha Kecil Menengah. Selain paket kebijakkan ekonomi, Industri/Usaha Kecil menengah tetap harus diberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi sehingga tidak terjadi pengurangan tenaga kerja.
“Beberapa hal utama yang dapat membuat sektor IKM-UKM memPHK karyawannya adalah, harga yang tidak bisa bersaing, dan kurangnya permodalan,” tukasnya.
Komentar