Beritaasatu – Presiden Joko Widodo mengaku pernah disemprot oleh pengusaha saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu dilatarbelakangi saat Jokowi ingin memperhatikan hak-hak para pekerja yakni menandatangani keputusan untuk menaikkan Upah Minimum Provisi (UMP) yang jumlahnya hampir mencapai 50 persen saat saat itu.
“Saya jadi ingat, waktu jadi Gubernur. Saat itu setelah melalui itungan, saya tandatangani persetujuan untuk kenaikan UMP sebesar 44 persen. Tapi setelah ditanda tangani mereka marah sama saya,” kata Jokowi.
Hal itu mengemuka saat Jokowi membuka Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) bertema ‘Penguatan Aksi Peningkatan Kesejahteraan Buruh’ di Asrama Haji, Pondok Gede Jakarta, Senin (4/5/2015).
Turut hadir Presiden KSBSI Mudhofir Khamid, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Presiden KSBSI Andi Nuwawea, Perwakilan dari kelompok pengusaha dan beberapa organisasi internasional seperti dari International Labour
Disatu sisi, kata Jokowi, keputusan tersebut mendapat sambutan dan dukungan penuh dari berbagai organisasi serikat buruh. Namun, sisi lain, kenaikan upah buruh yang begitu drastis membuat para pengusaha resah. Penyebabnya, pengusaha harus menaikkan biaya produksinya.
“Bapak ibu tepuk tangan. Setelah saya tanda tangan saya dimarahi habis oleh para pengusaha. Mereka marah-marah sama saya. Tapi kenapa saya naikkan UMP begitu besar, saya punya hitung-hitungan. Sudah brapa tahun gak naik” ungkapnya.
Tahun berikutnya, Jokowi pun kembali menghadapi masalah yang sama. Namun, Jokowi saat itu memutuskan untuk tidak menaikkan UMP. Penolakan pun muncul dari para Buruh marah. Dari cerita itu, Jokowi kemudian menyadari kalau tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat memuaskan seluruh pihak.
“Setahun berikutnya saya dimarahi pekerja. Pak Mudhofir (Presiden KSBSI) marah, Pak Andi Gani (Presiden KSPSI) marah, tapi saya juga punya hitung-hitungan. Dari situ dilihat, setiap keputusan tidak bisa bahagiakan semuanya. Mungkin hanya 60 persen, 70 peren, tapi juga mungkin semua tidak seneng. Bisa saja seperti itu. Itu resiko sebuah keputusan,” ucap Jokowi.
Selain itu, dalam pidatonya itu Jokowi menyoroti beberapa hal salah satunya mengengai subsidi perumahan bagi buruh yang ada dalam program kesehatan buruh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan.
Mantan Walikota Solo itu menjelaskan, pemerintah berencana menaikkan dana investasi perumahan di dalam BPJS Ketenagakerjaan yang semula hanya 5 persen menjadi 40 hingga 50 persen. Ia juga mengaku bahwa kenaikan persentase dana investasi rumah tersebut telah ditandatangani.
“Ini yang kita bicarakan dengan pimpinan buruh dan pekerja. Sehingga uang-uang itu jadi dana produktif, bukan disimpan. Perlu terobosan, supaya buruh bisa rasakan manfaat dana itu bisa dipakai,” kata Jokowi
Dikatakannya, dengan dipergunakannya dana tersebut untuk pembangunan fasilitas di kawasan industri baik fasilitas transportasi, perumahan maupun kesehatan. Maka biaya pengeluaran buruh dari tempat tinggal buruh menuju tempat kerja bisa berkurang
“Sebulan (pengeluaran transportasi) sampai 400-600 ribu ini bisa dikurangi,” beber Jokowi.
Sementara itu, Presiden KSBSI Mudhofir Khamid menambahkan Kongres VII KSBSI ini akan berlangsung 4– 7 Mei 2015 dan dihadiri sekitar 500 anggota KSBSI seluruh Indonesia.
“Ini pertama kali dimana Kongres buruh dibuka oleh Presiden,” katanya.
Menurut dia, kongres juga akan membahas jaminan pensiun untuk periode yang akan datang.
“Harapannya, hasil kongres harus membuat organisasi makin kuat bukan bercerai-berai,” tukasnya.
Komentar