Beritaasatu.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar swasta dilibatkan lebih massif lagi dalam investasi program konversi Bahan Bakar Minyak ke Gas. Sebab itu, pemerintah diharapkan membuka keran sebesar-besarnya untuk berinvestasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
“Kami lihat program konversi ini masih lambat sebab swasta belum sepenuhnya diberi ruang. Kalau diberi ruang, Hipmi siap membantu menyukseskan,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadali usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta hari ini.
Bahlil mengatakan, pihaknya melihat perusahaan plat merah yang bergerak dalam industri gas belum sepenuhnya menginginkan pihak swasta masuk ke industri ini. Sebab itu, Bahlil meminta kepada pemerintah agar keran ini dibuka sebesar-besarnya. “Ini tadi kami sampaikan juga ke Bapak Presiden,” ujar Bahlil.
Hipmi berharap agar program konversi tak hanya berjalan mulus di Pulau Jawa. Namun juga harus merata sampai ke daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. “Dengan makin mahalnya BBM, maka konversi ke BBG ini suatu keniscayaan. Maka kalau mau cepat, pembangunan infrastruktur distribusi dan kilangnya musti libatkan swasta,” pungkas Bahlil.
Bahlil mengatakan, semakin banyak kalangan pengusaha gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) atau dikenal bahan bakar gas (BBG) dilibatkan akan dalam program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG akan semakin mengurangi penggunaan BBM secara berarti. “Otomatis serapan masyarakat atas BBM akan berkurang signifikan,” papar Bahlil yang didampingi Sekjen Hipmi Priamanaya Djan dan Bendahara Umum Hipmi Eka Sastra.
Insentif
Meski demikian Hipmi menilai investasi di SPBG ini masih belum menarik secara investasi. Sebab terdapat beberapa risiko yang mengintai diantaranya fluktuasi nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat investasi pada pembangunan SPBG kurang menarik. Bahlil mengatakan harga beli gas menggunakan mata uang dolar, tetapi kemudian dijual menggunakan rupiah.”Dengan kerawanan rupiah semacam sekarang sangat riskan, kita butuh stabilitas rupiah,” papar Bahlil.
Sebab itu, Hipmi berharap agar pemerintah memberikan insentif khusus kepada investor swasta dan membuka peluang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk bermitra dengan BUMN untuk membangun infrastruktur gas.”Kalau bermitra kita bisa bersama-sama memitigasi risiko investasi dengan BUMN. Kan ini bagus sekali,” pungkas Bahlil.(***)
Dukung Sunset Policy II, Hipmi Minta Perpajakan Disederhanakan dan Efektif
JAKARTA–Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali menerapkan sunset policy atau kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Program ini sukses menaikkan NPWP pada 2008 sebab motifnya waktu cuma sebagai penjaring wajib pajak,” papar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia.
Sunset Policy merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Tax amnesty biasanya diterapkan dengan menghapus pajak terutang dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif yang lebih rendah.
Bahlil mengatakan, banyak pengusaha malas berurusan dengan perpajakan sebab kesannya sudah ribet duluan. Sebab itu, Hipmi meminta konsep, format, hingga aplikasi pajak disederhanakan. “Jadi harus final saja tidak ada lagi eksplorasi-eksplorasi yang membuat pengusaha ketakutan menghadapi perpajakan,” papar Bahlil.
Jadi, menurut Hipmi, untuk meningkatkan tax ratio jumlah wajib pajak yang mesti ditingkatkan. “Wajib pajaknya tidak itu-itu saja. Sebab itu konsepnya harus sederhana dan final. Tidak ada olahan-olahan lagi dilapangan. Bila perlu semuanya sudah online dan realtime seperti SPT,” papar Bahlil.
Bahlil mencontohkan pengusaha kontraktor yang diketok pajak mulai dari kontrak sampai pembelian barang dan jasa. “Lebih efisien pajak dikenakan sejak dari kontrak diteken, trus pas beli material, barang dan jasa enggak kena kiri-kanan lagi,” papar Bahlil. Selain, dari pengusaha lebih efisien sebab tenaga perpajakan tidak dibutuhkan lagi, pemerintah juga lebih efisien sebab pegawai pajak bisa dialihkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan.
Sebab itu, Hipmi berharap agar konsep ini dapat diakomodir Perpajakan dalam Sunset Policy II. Bahlil mengatakan, target perpajakan yang tinggi pada tahun ini membutuhkan upaya ekstra (extra effort).Sebab itu, pemerintah perlu mencari cara-cara lebih kreatif namun bersahabat dengan dunia usaha. Sebagaimana diketahui tahun ini, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.484,6 triliun atau naik Rp 346 triliun dari realisasi penerimaan tahun lalu. Sebagai informasi, saat ini program tax amnesty yang sudah berjalan adalah penghapusan sanksi administrasi bunga, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tertanggal 13 Februari 2015.
Komentar