Jakarta, beritaasatu.com – Pemerintah belum lama ini melakukan serangkaian perombakan pada jabatan komisaris di beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Penunjukan para komisaris baru tersebut segera menuai banyak komentar dari masyarakat luas. salah satu komentar yang paling sering di dengar yaitu mengkritisi masuknya sejumlah nama-nama relawan, politikus, dan akademikus yang turut mendukung Presiden Jokowi pada masa kampanye pemilu lalu.
Menurut Ade Andriansa, SE, Sekretaris Eksuktif LSM Visi Indonesia, bahwa Visi Indonesia tidak mempersoalkan penunjukan beberapa nama relawan, politikus, dan akademikus yang turut mendukung Presiden Jokowi pada masa kampanye pemilu lalu, untuk menempati pos baru sebagai komisaris BUMN.
“yang kami sesalkan dan kami kritisi bahwa penunjukan pada bebrapa nama yang kami anggap ada bermasalah dengan hukum, pada khususnya persoalan dugaan korupsi dan ada juga yang kami anggap tidak kompetibel untuk menempati jabatan di komisaris BUMN tersebut” terang Ade Andriansa, Minggu (5/4/2015).
Lebih lanjut, Visi Indonesia mencatat dan beberapa nama yang dianggap ada bermasalah dengan hukum, seperti Alexander Sonny Keraf yang ditunjuk menjabat sebagai Komisaris Independen BRI dan Darmin Nasution yang ditunjuk menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri.
“Kedua orang ini bermasalah pada dugaan tindak pidana korupsi dan penyuapan,” katanya.
Ade pun mencontohkan Sony Keraf waktu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Abdurrahman Wahid, diduga kuat terkait kasus penyuapan Monsanto terhadap beberapa penjabat Indonesia di lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup. Sony Keraf sempat menjalani pemeriksaan oleh KPK dan dia mengakui dirinya pernah bertemu dengan utusan Monsanto, PT Monakro Kimia (afiliasi Monsanto di Indonesia) dan PT Harvest Internasional. sedangkan Darmin Nasution, Mantan Gubernur BI dan Dirjen Pajaka ini diduga kuat terlibat dalam beberapa kasus kasus seperti kasus penyimpangan pajak Haliburton, perusahaan milik mantan Wakil Presiden AS, Dick Cheney, dan kasus pajak bos Ramayana, Paulus Tumewu. Selain itu yang terbaru yaitu Darmin tersandung kasus Kasus Pajak BCA yang saat ini sedang di periksa oleh KPK. Masih ada lagi tambahan dugaan kasus korupsi yang menerpa Darmin Nasution, yaitu kasus permasalahan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT).
“Selain persoalan Hukum, ada juga beberapa nama yang kami anggap tidak kompetibel menduduki jabatan barunya di Komisaris BUMN, seperti Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun dan Diaz Hendropriyono,” jelasnya.
Dikatakannya, Refli Harun merupakan Ahli Hukum Tata Negara yang kualitas ilmu hukumnya tidak terbantahkan, tapi bagi kami penunjukan dirinya menjadi Komisaris Utama Jasamarga menimbulkan tanda tanya dan keraguan akan kapasitasnya pribadinya dalam bidang yang saat ini ditempatinya. Hal yang sama juga pada diri Diaz Hendropriyono yang ditunjuk menjadi Komisaris Telkomsel. Kapasitas Diaz di bisnis sektor telekomunikasi.
“Kami sangat meragukan kemampuannya putra mantan ketua BIN di bidang telekomunikasi,” jelasnya.
“Kami mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian khusus pada pengangkatan Alexander Sonny Keraf dan Darmin Nasution sebagai Komisaris Independen BRI dan Komisaris Utama Bank Mandiri. Karena sepengetahuan kami bahwa dalam BUMN khususnya sektor perbankan, OJK mempunyai kekuasaan untuk menggugurkan Komisaris yang dianggap tidak layak dan bermasalah,” jelasnya.
Lebih jauh, Ade menegaskan pihaknya tidak begitu mempermasalahkan penunjukan para eks tim sukses Jokowi-JK dan beberapa orang partai dari PDIP untuk menduduki jabatan di BUMN. Namun, kata dia, pihaknya persoalkan bahwa penunjukan para komisaris ini sangat tertutup. Pasalnya, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tidak jelas dan diumumkan ke publik.
“Kalau memang kita punya keinginan mengelola BUMN ini dengan baik yang kelak akan membawa kemakmuran bagi Rakyat Indonesia, sebaiknya untuk posisi direksi atau komisaris di dipilih mereka yang tidak bermasalah dengan hukum dan juga kompetibel di bidangnya. Kita harus banyak belajar dari penunjukan jajaran komisari dan direksi Badan Usaha Milik Negara tetangga seperti Temasek dan Khasanah yang sudah berkelas dunia,” pungkasnya.
Komentar