oleh

Stanislaus Riyanta Minta KPU Tuntaskan Soal DPT untuk Tangkal Gerakan Mendelegitimasi Pemilu

-Berita, Politik-558 views

JAKARTA – Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta mengingatkan agar semua pihak mewaspadai adanya narasi “Pasti Menang Atau Dicurangi” yang digembor-gemborkan kelompok tertentu dalam kontestasi politik elektoral 2019 ini.

Menurutnya, narasi semacam itu merupakan bagian dari skenario yang berpotensi untuk mendelegitimasi proses pemilu nanti.

“Ada kubu yang punya 2 skenario, skenario pertama adalah menang dan skenario kedua adalah dicurangi. Ini sudah dipropagandakan bahwa kalau mereka kalah maka mereka pasti dicurangi,” kata Stanislaus dalam sebuah diskusi di D’Hotel Jakarta, Senin (4/3/2019).

Salah satu yang paling kentara dalam upaya dijalankan skenario jika kalah pasti dicurangi ini adalah adanya 7 unit kontainer yang berisikan surat suara yang sudah tercoblos di kolom Jokowi-Maruf. Kabar hoaks ini sudah terbukti dan dilakukan oleh pria atasnama Bagus Bawana Putra.

“Skenario dicurangi sudah disiapkan, bisa mendelegitimasi pemilu dan ini adalah dengan hoaks 7 kontainer misalnya, itu skenario mereka dicurangi. Kemudian kalau mereka dicurangi kita serbu KPU, itu yang biasa mungkin bapak ibu dengar,” terangnya.

Maka dari itu, upaya untuk menangkal narasi yang dianggapnya menyesatkan dan berpotensi bisa mendelegitimasi pemilu nanti harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan kontra intelijen.

“Kita harus melakukan kontra intelijen,” terangnya.

Kemudian untuk penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Stanislaus meminta agar potensi itu diminimalisir dengan menambal semua potensi kebocoran seperti halnya kejelasan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum proses pencoblosan berlangsung.

“Caranya KPU Bawaslu harus tegas, jangan sampai ada hal-hal yang menjadi celah kecurangan, seperti DPT jelas dan sebagainya,” tutur Stanislaus.

Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan proses pemberantasan produksi dan distribusi berita dan informasi bohong alias hoaks oleh aparat keamanan. Baginya, salah satu cara untuk membungkam para pelaku hoaks adalah dengan penegakan hukum yang tegas.

“Aparat keamanan harus tegas, ada pelaku hoaks ya harus ditindak. Pakai pidana Pemilu boleh pakai pidana UU ITE boleh, karena itu yang bisa bikin mereka jera,” ujarnya.

Terakhir adalah upaya keras dari pasangan Capres-Cawapres misalnya, agar bagaimana mereka bisa mendulang suara dalam Pilpres nanti agar selisih terpaut lebih dari 10 persen.

“Selisih tipis akan jadi kerawanan akan digugat dan kalau masuk gugatan maka semuanya bisa dipersiapkan. Caranya capailah kemenangan lebih dari 10 persen,” tutupnya.

Komentar

News Feed