Beritaasatu – Pemerintah diminta memperhatikan aspirasi kelompok buruh yang hari ini, 1 Mei, merayakan peringatan hari buruh internasional atau May Day dengan turun jalan. Dalam perayaannya ini, Buruh menolak politik upah murah, yang masih jauh dari kata layak bagi kelompok buruh.
“Essensi peringatan may day hari ini sebenarnya bukan hanya jumlah massa ratusan ribu buruh yang turun jalan, melainkan bagaimana buruh ingin pemerintah memperhatikan kesejahteraan buruh. Sekarang tinggal kebijakan pemerintah, apakah serius untuk meningkatkan taraf hidup buruh atau justru sebaliknya. Menurut saya, wajib bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan buruh untuk hidup layak,” ujar Bendahara umum Federasi Serikat Pekerja Penerbitan Percetakan Media dan Informatika (FSP PPMI) – SPSI, Syarief Hidayatullah di Jakarta, Jumat (1/5).
Sebagai pihak yang memberi keputusan besaran upah, pemerintah hendaknya lebih melihat lebih dalam mengenai kehidupan buruh dengan upah yang diterima saat ini. Apakah upah yang sudah ditetapkan pemerintah itu sudah dapat memberi kehidupan buruh dan keluarganya secara layak atau belum. Kemudian, lihatlah kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini, sudah mendukung kehidupan buruh menjadi lebih baik, atau justru menambah beban hidup buruh saat ini.
“Saya menilai, dalam beberapa kebijakan pemerintah, justru menambah berat beban hidup kelompok buruh, misalnya BBM naik, listrik naik dan harga-harga kebutuhan pokok juga naik,” ujar Syarief.
Syarief Hidayatullah mengakui, secara nominal, upah buruh memang mengalami kenaikan, tetapi kenaikan itu menjadi tidak berarti manakala pemerintah gagal mengendalikan laju kenaikan harga barang yang juga ikut naik tiap tahunnya. “Oleh karenanya, pemerintah harus mampu merumuskan komponen upah buruh yang sesuai dengan kebutuhan hidup buruh, sebagai manusia, bukan upah minimum seperti yang dilakukan saat ini,” ujarnya.
Selain persoalan upah, Syarief juga menyinggung soal hubungan antara buruh dan pengusaha. Menurutnya, hubungan buruh dan pengusaha yang ideal adalah hubungan yang saling menguntungkan. Karena baik buruh maupun pengusaha, adalah saling membutuhkan. “Idealnya, hubungan buruh dan pengusaha itu simbiosis mutualisme, yang saling menguntungkan. Buruh tanpa pengusaha, tidak mungkin karena yang mengupah adalah pengusaha. Demikian pula sebaliknya, pengusaha tanpa buruh juga tidak bisa apa-apa,” ujar Syarief yang juga pernah menjadi ketua DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I).
Oleh karena itu, pria berkumis yang kini menjadi Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, mengharapkan kepada buruh dan pengusaha untuk bersinergi, sehingga segala persoalan perburuhan yang terjadi dapat diselesaikan dengan win-win solution. “Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Hanya saja memang dibutuhkan sikap dewasa baik buruh dan pengusaha agar tidak merasa lebih benar sendiri,” pungkasnya
Komentar