Beritaasatu – Forum Peduli Masela, KH. Muhammad E Irmansyah mengutip kata iklan ‘Ruarrr Biasaa’. Menurut Irmansyah, pejabat bangsa ini untuk kepentingan asing mereka bisa kehilangan integritas, telah cukup lama lekat dipandangan masyarakat betapa Sudirman Said sebagai Menteri ESDM bisa berlaku sebagai jubirnya Freeport.
“Peran tersebut dilakoni lagi Amin Sunaryadi Ketua SKK Migas, pejabat yang berlaku seolah sebagai juru bicaranya Inpex dan Shell, paling kuatir terhadap terputusnya hubungan kerja orang karyawan Inpex dan Shell, padahal semua tahu kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan tingkat dunia yang punya banyak cabang, mereka dengan gampang memindahkan karyawannya kemana saja,” kata Irmansyah, Kamis (17/3/2016).
Dikatakan Irmansyah, Amin Sunaryadi begitu tega yang diduga mengambil kesimpulan bahwa Inpex dan Shell memangkas tenaga kerjanya dan pekerjaan mundur 2 tahun, penyebabnya adalah permintaan blok Masela didarat. “Dia tahu ini kehendak yang disuarakan oleh tokoh masyarakat Maluku, yang pernah mengunjungi SKK MIGAS, Ketua Wantimpres, Kemenko Maritim menyuarakan suara mereka untuk di darat,” tutur Dia.
Padahal, lanjut Irmansyah, sebagai ketua SKK Migas dia tahu harga gas dunia anjlok, itulah yang menyebabkan banyaknya pengembangan proyek LNG di dunia ditunda seperti di negara Brasil, Columbia, Norwegia, Puerto Rico dan Australia disebabkan oleh faktor keekonomian karena rendahnya harga crude oil saat ini.
Pengamat migas internasional Dr. Fesharaki menyatakan bahwa sebagian besar proyek LNG akan ekonomis di harga minyak antara USD 80-90 /barel, kini harga turun bebas USD 30-40/barel.
“Pengelabuan fakta oleh Amin Sunaryadi sebagai Ketua Migas sangat keterlaluan, semua juga tahu bahwa Inpex dan Shell belum pembeli gas, itu sebabnya belum ada satupun asuransi yang berani menjamin,” jelasnya.
Apalagi, kata Irmansyah, proyek Masela yang dipaksakan Amin di Laut itu, belum punya kontrak pembeli, kalau calon pembeli gas belum ada, maka POD belum disetujui. Kalau POD (Plan Of Development) belum disetujui, maka tidak ada eksekusi pengembangan.
“Kalau belum ada eksekusi pengembangan, maka belum ada pekerjaan fisik di lapangan. Kalau belum jelas rencana pengembangannya, staf yang disiapkan untuk melakukan perencanaan pengembangan dan eksekusi di lapangan tidak bekerja,” bebernya.
Irmansyah melanjutkan, jika tidak ada pekerjaan, maka dilakukan pengurangan jumlah pekerja. Jadi intinya adalah karena situasi harga minyak dunia yang rendah, sehingga tidak masuk keekonomian dan belum adanya calon pembeli gas jangka panjang.
“Sebagai masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa ini, dan menjaga kekayaan sumber daya alam kami sangat kecewa dengan kualitas dan integritas Amin Sunaryadi, sudah sangat layak dicopot oleh Jokowi dari Ketua SKK Migas,” pungkasnya.
Komentar