Jakarta, beritaasatu.com – Berbagai tanggapan yang dilontarkan para punggawa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai keputusan Jokowi menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Ada yang bersilat lidah mendukung keputusan Jokowi dan mengawal jangan ada interpelasi kepada Jokowi bahkan sebaliknya. Interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas pada masyarakat. Seperti yang diucapkan Anggota Komisi III DPR dari PDIP Masinton Pasaribu bahwa posisi PDIP tidak mencegah atau mendukung langkah Interpelasi. “kami tidak dalam posisi mencegah atau membelah Jokowi,” terang Masinton Jakarta (23/02/15)
Ucapan Masinton ini berbeda dengan punggawa PDIP yang satu Komisi dengannya Dwi Ria Latifa yang mengatakan “ Kami tetap pada posisi bersama mendukung Presiden. Itu sikap pasca keputusan Presiden terkait Kapolri dan KPK. Kami tidak akan meninggalkan Presiden,” kata dia.
Perbedaan pendapat di dalam PDIP sangat jelas terlihat dari pernyataan-pernyataan para punggawanya pasca keputusan Jokowi yang tidak melantik Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (BG).
Kegusaran mayoritas kader PDIP terhadap Jokowi memang tak dapat ditutupi. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan kecewa terhadap keputusan Jokowi yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah pun mengatakan akan sulit bagi PDIP untuk membela Jokowi apabila usul hak interpelasi para anggota DPR diloloskan. Menurut Basarah, Jokowi seharusnya menunggu status hukum final Budi Gunawan lebih dulu. Apalagi Budi Gunawan telah disetujui oleh DPR sebagai Kapolri.
Lain dengan punggawa lainnya seperti Tubagus Hasanudin yang mengajak para kader PDIP agar tetap loyal mendukung Presiden Jokowi sesuai perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada 11 Januari 2015.
“Kita sudah berdarah-darah memperjuangkan dan memenangkan Jokowi, saatnya kita sekarang mendukung Jokowi bekerja untuk rakyat,” ajaknya. (An)
