Jakarta, beritaasatu.com – Indonesia Institute for Development and Democracy (INDIED) menilai solusi Presiden Jokowi menganti calon Kapolri dan menentapkan Plt Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyentuh akar persoalan penghancuran lembaga-lembaga penegakan hukum serta mandeknya pemberantasan korupsi.
“Solusi tersebut lebih dimaksudkan untuk menyelamatkan kekuasaan Presiden sendiri dari tekanan tanpa etika oleh kekuatan politik korup dibandingkan untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan kata lain solusi tersebut masih bisa membuat koruptor tertawa,” kata Direktur INDIED Arif Susanto di Kopi Tiam, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
Lebih lanjut, Arif juga meragukan Calon Kapolri baru Badrodin Haiti karena integritas dan kapasitasnya untuk menjadi Kapolri, hingga dia mampu membuktikan sebaliknya. Alasannya, pertama, karena PPATK tidak dilibatkan dalam menganalisis transaksi keuangan Badrodin, sehingga kekayaannya tidak terverifikasi asal usulnya. Yang kedua, lanjut Arif, karena indikasi insubordinasi terhadap kepemimpinannya sebagai Plt Kapolri hal ini memungkinkan terjadinya instrumentalisasi Polri.
“Presiden bersama DPR berkewajiban untuk menemukan Kapolri yang tingkat integritasnya optimum dan tingkat komprominya minimum,” jelas Arif.
