Jokowi Harus Jelaskan Secara Terang-terangan Masalah Kapolri

Jakarta, beritaasatu.com – Pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawa (BG) banyak penilaian terhadap sikap Jokowi yang selalu mengambil langkah sedikit kontroversi. Anggota Komisi III DPR dari PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa komisi yang membidangi hukum itu secara kelembagaan belum bisa mengambil sikap terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya. Sebab, surat presiden tentang pembatalan pelantikan BG maupun pengusulan Badrodin sebagai calon Kapolri belum sampai ke DPR.

 “Supaya tidak ada kegaduhan baru atau penilaian dari teman-teman di DPR bahwa presiden telah mempermainkan atau melecehkan DPR,” jelas Arsul di Jakarta, (19/2/15).

Menurut Asrul bahwa dirinya belum mengtahui alasan yang akan disampaikan Presiden Jokowi dalam suratnya ke DPR. Namun, Arsul tetap mengingatkan pentingnya presiden buka-bukaan soal pembatalan pelantikan BG Kapolri.

“Perlu ada penjelasan mengapa BG tidak dilantik, lalu apa statusnya ditarik atau dibatalkan. Juga ada penjelasan mengapa Badrodin yang diajukan sebagai calon penggantinya.  Mengenai sikap DPR, apakah termasuk menggunakan hak interpelasi, sedikit banyak tergantung penjelasan presiden,” terangnya. (Ar)