Jakarta, beritaasatu.com – Penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK membuktikan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu memilih orang-orang bersih yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan. Sejak awal penolakan beberapa elemen masyarakat atas nama BG yang diajukan sebagai Kapolri dan juga tidak seragamnya Presiden menerapkan standar dalam menentukan pejabat negara khususnya ditubuh Kepolisian dengan tidak melibatkan KPK dan PPATK menunjukkan bahwa presiden tidak konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Tidak konsisten ini khususnya dalam konteks pemilihan pembantu presiden. Soal kapolri KPK dan PPATK tidak dilibatkan,” demikian disampaikan PolcoMM Institute Direktur Eksekutif Heri Budianto di Jakarta, Selasa (13/1).
Menurut Heri, ini adalah tamparan berat bagi Presiden dan mestinya menjadi pembelajaran agar kedepan lebih baik dan tidak membuat standar berbeda.
“Sangat disayangkan, diawal ketika anggota kabinet dipilih, masyarakat memberikan apresiasi kepada Presiden. Namun soal Kapolri, Presiden tak konsisten,” ungkap Heri.
Dikatakan dia, dengan ditetapkannya sebagai tersangka Komjen BG ini, Presiden sebaiknya memberikan keterangan press kepada publik, untuk menghindari penilaian negatif presiden.
Sebab, kata Heri, pengajuan Komjen BG disinyalir adanya kedekatan BG dengan Ketum PDIP. Publik menilai bahwa Megawati memiliki andil besar untuk mengajukan nama BG.
“Jika presiden tidak memberikan penjelasan soal ini, maka penilaian terhadap Presiden semakin negatif, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan-tuduhan lawan-lawan politik Jokowi yang menyatakan Jokowi tunduk pada tokoh-tokoh partai tertentu,” tukasnya.
