Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI memastikan tidak ambil bagian dalam pengguliran hak angket ‘Ahok Gate’ yang digulirkan oleh empat fraksi di DPR. PKB justru mengusulkan agar hak angket tidak hanya masalah Ahok.
Demikian disampaikan Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan hari ini.
“Angketnya harus lebih luas, menyangkut Pilkada secara umum, bukan cuma soal Ahok,” kata Daniel.
Daniel menuturkan Fraksi PKB di DPR sudah meminta Komisi II untuk mengkaji dan mengambil kebijakan terbaik agar pelaksanaan Pilkada berjalan secara damai, aman dan demokratis.
“Kita tidak mau kalau angket ini cuma membahas soal pemberhentian Ahok. Kita ingin memastikan pilkada berjalan lancar,” ujarnya.
PKB akan setuju hak angket jika substansinya menyangkut tiga hal. Tiga hal tersebut dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas Pilkada 2017.
Pertama, keikutsertaan PKPI dalam mengusung calon kepala daerah. KPU dinilai sudah melanggar UU Pilkada. “Kasus ini paling tidak menyangkut 18 kabupaten/kota yang mendapat perlakuan berbeda dengan daerah lain oleh KPK,” ucap Daniel.
Kedua, pengangkatan Ahok kembali menjadi gubernur. Menurutnya ada dua Undang-Undang yang sekaligus dilanggar, yakni UU Pilkada dan UU Pemda.
Ketiga, soal E-KTP yang menjadi syarat pencoblosan memiliki banyak persoalan di belakang, seperti perekaman dan pencetakan E-KTP, card reader dan E-KTP palsu.
“Kesemu masalah ini yang harus diperdala DPR, jangan cuma soal Ahok,” pungkasnya.
Komentar