Jakarta – Peneliti dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengamati wacana aksi longmarch jalan sehat spirit tegakkan Al Maidah 51 yang disebar melalui akun instagram resmi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) itu diduga merupakan aksi lanjutan dari aksi 411, aksi 212 dan aksi-aksi sebelumnya.
“Menurut hemat saya patut diduga sangat kental aroma politisnya dengan agenda pemilihan Gubernur DKI,” ungkap Karyono di Warung Daun Cikini Menteng Jakarta hari ini.
Pasalnya, kata dia, jika diperhatikan dari aspek isu dan aktor-aktor yang menggerakkan aksi 112 serta waktu pelaksanaan aksi yang mendekati hari pencoblosan Pilgub DKI, maka jelas diduga kuat aksi tersebut ada korelasinya dengan agenda Pilgub DKI. Bahkan dalam hipotesanya, merebaknya isu SARA ini, sasarannya tidak hanya Pilgub DKI tetapi bola panas berbau SARA ini diarahkan juga kepada Presiden Joke Widodo.
Sehingga, lanjut Karyono, muncul dugaan kuat isu-isu yang berbau SARA dibumbui dengan bangkitnya komunisme dihubungkan dengan masuknya tenaga kerja Cina kian berkembang akhir-akhir ini bukan merupakan agenda isu yang berdiri sendiri. Bukan juga isu yang steril dari kepentingan politik.
“Saya menduga isu ini sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi. Dan untuk mendowngrade elektabilitas Jokowi pada pertarungan Pilpres 2019 mendatang,” terang dia.
Masih kata Karyono, penggunaan isu SARA untuk tujuan politik ini merupakan bentuk ketidakmampuan untuk bersaing secara sehat dan elegan. Tindakan tersebut hanya layak dilakukan oleh pecundang yang bersembunyi di balik ketidakmampuan. Tindakan apapun yang menggunakan isu SARA untuk tujuan politik dapat berdampak pada rusaknya nilai-nilai demokrasi, toleransi, gotong-royong, prinsip bhinneka tunggal ika dan persatuan nasional.
“Ini tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menjadi “kuda troya” yang mengancam NKRI dan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karenanya seluruh elemen bangsa perlu waspada,” tandasnya.
