Oleh
Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo
Dari hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga, posisi elektabilitas Ahok sebagai petahana masih paling tinggi dibanding calon lainnya.
Peluang Ahok memenangkan pilkada memang cukup besar jika didasarkan pada 4 aspek yang saling berhubungan yaitu; 1.Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok sebagai gubernur sangat tinggi. 2.Penilaian publik terhadap keberhasilan pembangunan di DKI Jakarta terhadap kinerja Ahok juga tinggi, 3. Dua aspek di atas linier dengan posisi elektabilitas Ahok saat ini yang berada paling puncak jauh meninggalkan kandidat lainnya, 4.Posisi Ahok yang masih menjabat sebagai gubernur tentu memiliki berbagai instrumen untuk penggalangan pemenangan.
Walau demikian, yang perlu diingat adalah semua keunggulan yang dimiliki Ahok saat ini tidak bersifat konstan atau tetap, tapi masih bersifat sementara yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dari segi waktu masih memungkinkan terjadinya perubahan.
Kompetisi pilgub DKI ini ibarat pertandingan sepak bola. Saat ini baru memasuki babak penyisihan, belum memasuki babak final. Artinya, permainan masih belum selesai. Oleh karenanya, keadaan masih bisa berubah tergantung dinamika di lapangan. Tergantung taktik dan strategi pelatih dan kelihaian para pemain.
Dalam sejumlah fakta, pemilihan kepala daerah itu mirip dengan pertandingan sepak bola. Dalam banyak kasus, tim yang diunggulkan tidak selalu menang di akhir pertandingan. Pun demikian, di dalam teori dan praktik politik elektoral, apalagi dengan sistem pemilihan langsung, dalam sejumlah studi kasus tentang praktik politik elektoral selama pemilihan langsung kerap terjadi dinamika perubahan, apakah perubahan tersebut terjadi secara cepat atau lambat. Dengan kata lain, peluang kemenangan dalam kompetisi pilkada yang dipotret melalui survei tidak selalu berbanding lurus dan linier secara absolut antara posisi survei sebelumnya dengan hasil akhir perhitungan suara. Di tengah kompetisi tersebut ada dinamika yang dapat mendorong terjadinya volatilitas atau naik turunnya dukungan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat mengubah keadaan.
Dalam beberapa contoh kasus pilkada, misalnya pilkada DKI 2012, dimana elektabilitas Fauzi Bowo sebagai incumbent jauh melampaui kandidat lain. Tetapi hasil akhirnya pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli tumbang oleh pasangan Jokowi-Ahok yang elektabilitasnya terpaut jauh di bawah Fauzi Bowo saat disurvei sebelum hari pencoblosan. Masih ada contoh lain dimana incumbent yang pada saat disurvei elektabilitasnya jauh di atas tapi akhirnya tumbang oleh pesaingnya. Misalnya kasus yang terjadi di pilkada Jawa Barat pada 2008, dimana calon gubernur incumbent Danny Setiawan yang berpasangan dengan Iwan Sulandjana kalah dengan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf. Begitu pula Pilgub Jawa Tengah dimana Bibit Waluyo sebagai calon petahana yang surveinya jauh melampaui pesaingnya tapi hasil akhirnya kalah dengan Ganjar Pranowo calon dari PDI Perjuangan yang berpasangan dengan Heru Sudjatmoko. Studi kasus di Pilkada Buton Utara, Sulawesi Tenggara pada 2015 lalu dimana Ridwan Zakaria sebagai incumbent yang berpasangan dengan La Jiru tumbang oleh pasangan Abu Hasan – Ramadio yang diusung PDIP. Begitu juga Pilkada di Kabupaten Muna 2015, Sulawesi Tenggara, calon bupati incumbent Baharuddin yang berpasangan dengan La Pili keok dengan pasangan Rusman Emba – Malik Ditu yang diusung oleh koalisi PDIP, padahal survei awal elektabilitas incumbent paling tinggi. Sama halnya yang terjadi di pilkada Lampung Selatan dimana Rycko Menoza sebagai calon bupati petahana yang berpasangan kembali dengan incumbent wakil bupati Eki Setyanto elektabilitas berada paling puncak tetapi hasil akhirnya tumbang oleh penantangnya pasangan Zainuddin Hasan – Nanang Hermanto yang diusung PAN, PDIP, PKS. Selain contoh kasus pilkada tersebut, masih ada lagi kasus serupa yang terjadi di sejumlah daerah.
Beberapa contoh kasus tersebut membuktikan bahwa di dalam politik itu tidak selalu berlaku hukum ceteris paribus atau “all other things being equal”, dimana faktor-faktor lain yang mempengaruhi pilkada tetap sama.
Atas pertimbangan tersebut, maka masing-masing kandidat masih memiliki peluang untuk memenangi pilkada DKI 2017 yang akan datang. Tentu saja, peluang masing-masing kandidat dapat diukur melalui berbagai model survey atau analisis, sehingga bisa diprediksi besar kecilnya peluang masing-masing kandidat.
Dari sejumlah nama yang disebut-sebut bakal maju di pilgub DKI masing-masing memiliki peluang menang. Namun yang perlu diwaspadai Ahok calon incumbent yang diunggulkan adalah sosok Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Sosok yang sering disapa Risma ini memiliki peluang besar menyaingi Ahok meskipun nama Risma baru mencuat kembali setelah namanya semakin kencang disebut-sebut akan didaulat oleh PDIP dan sejumlah partai untuk maju di pilgub DKI.
Dari sejumlah nama yang disebut-sebut bakal maju di pilkada DKI yang akan bersaing ketat menurut saya adalah Ahok vs Risma jika akhirnya nanti PDIP dan sejumlah partai jadi mengusung walikota Surabaya ini. Menurut saya, figur Risma bisa menjadi pesaing Ahok yang seimbang. Keduanya sama-sama memiki kelebihan meskipun tak sama persis. Ahok dinilai memiliki prestasi dan kemampuan manajerial, sosok Risma juga memiliki prestasi dan kemampuan. Ahok dinilai memiliki kinerja yang memuaskan publik, Risma juga memilikinya. Jika Ahok dinilai tegas, sosok Risma juga tak kalah tegasnya. Antara Ahok dan Risma juga sama-sama berangkat dari kepala daerah tingkat II, bedanya Risma masih menjabat kepala daerah tingkat II (Walikota Surabaya) sedangkan Ahok mantan kepala daerah tingkat II (mantan Bupati Belitung Timur) yang kini sedang menjabat gubernur DKI.
Namun, dalam beberapa aspek, Risma memiliki keunggulan dibanding Ahok, misalnya dalam aspek etika kepemimpinan dan komunikasi, menurut saya Risma lebih unggul. Model kepemimpinan Risma lebih elegan, cool, tidak kontroversial, mengedepankan sinergitas baik di internal birokrasi pemda maupun dengan pihak eksternal seperti DPRD, dan unsur Muspida lainnya. Karakter kepemimpinan Risma lebih egaliter, lebih membaur dengan rakyat. Terlihat ketulusan karakter kerakyatannya. Dalam hal ini, sosok Risma mirip-mirip dengan Jokowi.
Model komunikasi Risma juga lebih dingin, tidak meledak-ledak, lebih menggunakan bahasa hati nurani. Dua aspek itulah letak perbedaan antara Ahok dengan Risma. Suatu karakter yang kontras di antara keduanya.
Namun, ada juga karakter kepemimpinan yang serupa tapi tak sama antara Ahok dengan Risma, yaitu sama-sama dipersepsikan tegas tetapi ketegasan Ahok memiliki gaya tegas yang keras cenderung kasar. Tegas yang kerap disertai marah yang tak jarang marahnya kurang memperhatikan dimensi ruang dan waktu. Sedangkan ketegasan Risma dalam persepsi saya tetap elegan dan proporsional. Ketegasan Risma tidak menyinggung perasaan orang lain. Keunggulan Risma ini bisa menjadi modal untuk mengalahkan Ahok.
Namun demikian, dalam konteks pertarungan di pilgub DKI, Ahok memiliki keunggulan yang membuat peluangnya terpilih kembali menjadi gubernur cukup besar yaitu posisinya sebagai incumbent yang tentu saja memiliki banyak instrumen dalam menggalang pemenangan.
Namun, potensi Risma tidak bisa dianggap remeh. Amatilah, dalam sepekan ini saja, animo dukungan terhadap Risma semakin menggeliat di ibu kota. Euforia tentang sosok Risma mulai terasa menggetarkan Jakarta. Oleh karena itu, jika tak hati-hati, Ahok bisa terjungkal oleh Risma di babak final nanti.
Namun hingga saat ini Risma belum resmi dicalonkan PDIP dan sejumlah partai yang sudah menggadang-gadang walikota Surabaya itu. Hingga saat ini pencalonan Risma masih misterius, meskipun ada indikasi PDIP akan mengusung Risma tapi kuncinya ada di Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri
Komentar