Beritaasatu – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy alias Romi menyambangi Gedung Kemenkumham bersama Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin dan Wakil Sekjen Arsul Gani.
Romi mengaku kedatangannya atas undangan dari Kemenkumham untuk menerima SK kepengurusan dikembalikan ke Muktamar Bandung.
“Kepengurusan Muktamar Jakarta tidak akan diterbitkan SK-nya oleh Kemenkumham karena memang syarat-syaratnya tidak bisa terpenuhi,” jelasnya, Jumat (8/1/2016).
Diketahui, Kemenkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menkumham Yosanna Laoly menerbitkan SK yang baru yaitu mengembalikan kepengurusan PPP yang sah hasil Muktamar VII PPP di Bandung 2011. Diketahui, kepengurusan Muktamar PPP di Bandung dengan Ketua Umum Suryadarma Ali dan Sekretaris Jenderal M. Romahurmuziy.
“Setelah diterimanya Surat Keputusan Kemenkumham per 7 Januari kemarin, maka DPP Muktamar Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk produk-produk dibawahnya,” ungkapnya.
Atas terbitnya SK Kemenkumham yang mengembalikan kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung, Romy selaku Sekjen menyatakan akan menyambut baik usulan para sesepuh, dan senior PPP untuk menjadikan hal ini momentum untuk islah. Terkait posisi Ketua Umum Suryadarma Ali yang saat ini masih mendekam di bui karena kasus korupsi, Romi mengatakan tugas-tugas kepartaian selanjutnya bisa diemban oleh para pengurus DPP.
“Kami meminta kepada jajaran kepengurusan dari pusat sampai ranting untuk tetap menjaga kekompakan dan soliditas. Ini menjadi momentum perbaikan penyeluruh untuk persatuan partai,” tukas dia.
Komentar