Beritaasatu – Ketua Divisi Advokasi dan HAM Kontras, Yati Andriani berharap pemberian nama Munirpad di Belanda ini seharusnya bisa menjadi momentum Presiden Jokowi untuk mewujudkan visi-misi nawacita yang digelorakan saat kampanye.
Sebab, kata Yati, kasus pembunuhan Munir bisa dilakukan oleh Presiden dengan menyampaikan hasil tim pencari fakta ke publik.
“Dengan dibuka hasil tersebut ke publik maka, akan banyak temuan yang bisa ditindaklanjuti. Presiden juga bisa langsung memberikan instruksi ke Kejaksaan dan Polisi untuk mengusut tuntas kasus Munir,” terang Yati, Sabtu (11/4/2015).
Lebih lanjut, Yati menyayangkan adanya pembebasan bersyarat untuk Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan Munir. Semestinya, lanjut Yati, Jokowi langsung menginstruksikan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindaklanjuti temuan tim pencari fakta kasus Munir.
“Den Haag dan dunia sudah menunjukkan dukungannya. Jadi apa lagi yang ditunggu,” ungkap Yati.
Dikatakan Yati, itu merupakan pesan moral yang sangat tinggi kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Indonesia tidak berdaya menghadapi sistem yang sistematis yang dilakukan oleh pelanggar HAM.
“Kasus Munir banyak konspirasi institusi negara,” tandasnya.
Komentar