Beritaasatu – Belum selesai konflik KPK vs Polri dan Ahok vs DPRD, dunia politik Indonesia dikejutkan oleh prilaku gila datang dari seorang Mendagri. Mendagri yang berlatar belakang Politisi PDI Perjuangan yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengeluarkan pernyataan, berupa usulan wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasan gila yang disampaikan oleh sang menteri adalah bahwa demokrasi memerlukan transparansi, termasuk didalamnya masalah pembiayaannya. Lebih lanjut sang menteri yang pernah tersandung kontroversi terkait kolom agama KTP menjelaskan bahwa partai politik memerlukan dana untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pendidikan kaderisasi serta melaksanakan program dan operasional.
“Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Tetapi, persyaratan kontrol kepada partai harus ketat dan transparan,” kata Tjahjo, melalui keterangan tertulis, Minggu (kompas, 8/3/2015).
Jelas ini wacana gila dan tidak mendidik. Jika presidennya masih Jokowi, penulis berharap Jokowi menolak gagasan gila yang kebablasan tersebut. Disaat negara kita masih banyak utang dan semua elemen masyarakat diminta melakukan penghematan. Ini malah sebaliknya, Tjahjo mengutarakan gagasan gila yang akan merusak anggaran negara, berupa pemborosan keuangan negara.
Tjahyo jelas memainkan peran aksi ambil untung bilamana Jokowi berlanjut. Gagasan tersebut akan memberi keuntungan buat partainya, PDIP. Apa yang dikemukakan Tjahyo bahwa nilai anggaran yang diberikan disesuaikan pada suara yang diperoleh partai politik dalam pemilu. Jika PDIP yang sekarang ini menjadi pemenang pemilu sudah pasti dia mendapatkan anggaran yang paling besar. Dan tidak menutup kemungkinan, makin banyak partai-partai baru muncul hanya bertujuan ingin memperoleh anggaran hanya modal dengkul.
“Ke depan, kalau anggaran pemerintah memadai dan sudah maksimal untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrasruktur serta revolusi mental berjalan baik, saya kira pembiayaan partai politik dari pemerintah atau negara perlu jadi pertimbangan, termasuk bantuan pembiayaan kepada ormas yang sah,” papar Tjahjo.
Negara kita ini akan seperti apa, bila nantinya setiap partai yang akan mengikuti pemilu dibiayai oleh anggaran yang nota bene hasil dari pembayaran pajak rakyat. Sungguh memalukan. Negara tidak harus tunduk pada partai politik yang selalu berusaha ingin menggerogoti uang rakyat. Daripada membiayai partai politik, lebih baik anggaran tesebut dapat diberikan pada beasiswa untuk orang-orang yang tidak mampu, serta mengembangkan teknologi transportasi massal yang berguna untuk kepentingan rakyat. Orang seperti Tjahyo sudah tidak berguna dan bermanfaat dijadikan teladan menteri, buat apa dipertahankan. Wassalam.
Komentar