Jakarta, beritaasatu.com – Sebagai bentuk protes sikap anggota dewan DPRD DKI Jakarta layaknya seorang preman dan tidak lebih dari seorang begal motor yang diduga melakukan praktek perampokan secara sistemik, ribuan massa gabungan pemuda dan mahasiswa tergabung dalam Barisan Insan Muda (BIMA) dan Barisan Umat Islam Kaffah (Buikaff) menggelar aksi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015).
Mereka mengaku siap akan pasang badan untuk pria yang kerap disapa Ahok agar melaporkan dana siluman Rp 12,1 triliun yang dibuat oleh DPRD dalam APBD DKI 2015 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.
Menurut Koordinator aksi BIMA Syarief Hidayatullah, dalam aksi ini pihaknya menyajikan aksi teatrikal yakni menyiapkan 20 an wanita cantik dan aksi tarian dancer yang menjadi kegemaran para anggota dewan.
“Kami siapkan wanita cantik ini untuk mereka sebagai aksi protes kali ini. Saya minta mereka agar transparan dan pemakaian anggaran harus bisa dibaca sama orang,” ujar Syarief.
Selain itu, lanjut Syarief, pihaknya memberikan dukungan kepada Ahok dalam menghadapi hak angket yang diusung DPRD DKI. Ahok diminta untuk tidak gentar menghadapi anggota dewan.
“Kami siap mendukung Ahok baik secara moril maupun material untuk menghadapi dewan. Kami tegaskan tolak hak angket,” ujar Syarief.
Lebih lanjut, kata Syarief, BIMA dan Buikaff mengapresiasi langkah Ahok yang sudah melaporkan dana siluman Rp 12,1 triliun yang dibuat oleh DPRD dalam APBD DKI 2015 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat kemarin (27/2/2015).
“Apa yang dilakukan Ahok sudah tepat, para anggota dewan yang mementingkan dirinya sendiri harus diberi pelajaran. Karena sebenarnya mereka mengusung hak angket itu bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan diri sendiri yakni pokir-pokir mereka. Selain KPK, Ahok laporkan saja ke Kejagung dan Kepolisian,” tegas Syarief.
Lebih jauh, Syarief menambahkan pihaknya akan mengawal kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur sah DKI sampai akhir masa jabatannya. Pihaknya juga mendukung Ahok untuk segera membubarkan DPRD DKI Jakarta.
Dijelaskan dia, banyak kasus korupsi di dalam DPRD yang belum terungkap selama ini. Tumpas begal APBD pajak rakyat Jakarta, warga Jakarta harus bicara dan tidak boleh membiarkan korupsi merajalela di DPRD Jakarta. DPRD DKI telah melakukan korupsi dari dana uninterruptible power supply (UPS) atau dana siluman yang tersebar di sejumlah sekolah-sekolah DKI Jakarta. Dicontohkannya, dana-dana UPS enggak ada berani ungkap, karena yang masuk ke sekolah Rp99 juta, tapi ditulisnya Rp5 M kemudian disodorkan ke APBD, hanya Ahok yang bisa ungkap itu, makanya mereka kocar-kacir.
“Lengserkan DPRD DKI Jakarta kalau memang terbukti banyak korupsi di dalamnya,” tambahnya.
Ia menambahkan, kasus begal motor yang banyak terjadi di wilayah kota penyangga DKI Jakarta tidak lebih menyeramkan dibanding begal APBD DKI Jakarta.
“Ini lebih parah dibanding begal di Depok, Ahok harus maju terus melawan korupsi di DPRD DKI Jakarta,” pungkasnya.
Komentar