Jakarta, beritaasatu.com – Para Aktivis yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) mengelar konfrensi pers dalam menyikapi 100 hari pemerintahan Jokowi-JK yang bertajuk “Jokowi-JK Rezim Neolib, Gagal Beri Kepastian Kesejahteraan kpd Rakyat” di Gedung YLBHI Jakarta Pusat.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokratik Lamen Hendara Saputra mengatakan pemberantasan korupsi saat ini sudah di kangkangi oleh pemerintahan Jokowin. Seharausnya Jokowi-JK segera menyelesaikan perseteruan antara KPK vs Polri.
“Kami menyayangkan statemen Jokowi masalah kriminalisai oleh kedua belah pihak, statemen ini terkesan memperlemah kedua lembaga hukum untuk menangani kasus korupsi,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul menyoroti masalah persoalan pengentasan kemiskinin bahwa programmnya tidak jelas, menteri Jokowi paling sering menaikan harga , menteri ESDM yang telah menaikan menaikan gas elpigi di pasaran menjadi Rp. 150.000,-.
Masih menurut Marlo sampai saat ini pemerintah tidak bisa memberikan jaminan terhadap pengelolaan migas dimana harga migas bisa dinaikan dengan kebijakan mereka sendiri.
“100 hari pemerintahan Jokowi-JK dalam memimpin negara ini tidak bisa dibilang berhasil melaikan kegagalan,” tandasnya.
Hal yang sama juga di lontarkan perwakilan dari Konfederasi Serikat Nasional Muktar yang menegaskan bahwa 100 Jokowi-Jk bahwa apa yang di janjikan oleh keduanya tidak ada realisasinya sama sekali.
“Trisakti dan Nawacita yang di dengung-dengungkan Jokowi ternyata tidak berjalan dengan baik dan kami nyatakan gagal,” tuturnya.
Pada tanggal 28 Januari 2015 elemen yang tergabung dalam PPRI akan mengelar aksi besar menyikapi 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-JK di seluruh daerah, untuk Jakarta PPRI fokus di depan Istana Merdeka. (Boim)
