Jakarta, beritaasatu.com – Gerakan Manusia Pancasila (GEMPA) mendukung Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ketua Umum GEMPA Willy Prakarsa menegaskan pemilihan dan pelantikan Kapolri adalah wewenang dan hak preogratif Presiden.
“Saatnya Jokowi terapkan system presidensial. Rakyat 100 persen mendukungnya, jadi tidak ada yang kebal hukum dinegeri ini,” kata aktivis 98 ini, di Jakarta, Minggu (25/1).
Menyikapi penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) beberapa hari lalu oleh Bareskrim Mabes Polri, Willy mengaku aneh dengan langkah Bambang yang tiba-tiba meminta segera di SP3 dan Jokowi didesak agar memberikan KPK imunitas kekebalan hukum.
“Mau jadi apa negeri ini jika Presiden merespon orang yang gila cari panggung itu,” tegas Willy.
Dikatakan Willy, urusan BW dan penetapan tersangka dari Bareskrim adalah murni ranah hukum, kenapa tiba-tiba kasus tersebut mau dipolitisasi ? Termasuk pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dan Abraham Samad jika langgar Pidana Umum (Pidum),maka, Willy meminta Polri tidak segan-segan bertindak dan menangkap mereka.
“Hukum harus ditegakkan. Antek-antek pendukung KPK itu memang orang yang tidak jelas. Faktanya, jumlah mereka bisa dihitung, artinya kini masyarakat Indonesia sudah cerdas dan tahu kalau KPK itu Adhock yang ngotot, ilegal secara konstitusi karena tidak diatur dalam UUD 1945,” bebernya.
Dijelaskan dia, Perpu atau Kepres soal SP3 BW adalah jebakan buat Jokowi seolah KPK itu adalah lembaga dibawah Presiden. Dirinya percaya dan optimis Jokowi akan segera melantik Budi Gunawan, karena itu harapan masyarakat.
Statement Menkopolhukham Tedjo dinilai sudah tepat dan Polri sebagai penegak hukum jangan sungkan melakukan penindakan bila melanggar hukum.
“Pendukung dan antek-antek KPK jika berkumpul tanpa pemberitahuan hingga larut malam wajib untuk dibubarkan. Itulah fakta kesewenang-wenangan KPK yang selalu bawa-bawa nama publik,” cetus Willy.
Willy pun menyayangkan statement bekas Wakapolri Oegroseno soal kata yang dinilai kurang pantas dengan bahas tempeleng ke Kabareskrim ? Harusnya sebagai senior Oegroseno memberi support ke yuniornya bukan malah mengkerdilkan Kabareskrim.
“Oegroseno sama saja mengkerdilkan Institusinya sendiri,” kata dia.
Lebih jauh, willy mengapresiasi kepada Presiden Jokowi yakni sebagai Kepala Negara sudah melakukan langkah tegas, rakyat akan mendukung pemerintahan Jokowi bila perlu membubarkan KPK. GEMPA juga memberi apresiasi buat mantan penyidik KPK Kapolres Bogor Kota AKBP Irsan dan juga mantan-mantan penyidik KPK dan Jaksa-Jaksa Eks Penuntut KPK.
“Mereka justru mencintai institusinya yang jauh lebih permanen daripada KPK yang inkonstitusional. Saatnya “Save Polri dan Kejaksaan”, berlakukan darurat konstitusi,” pungkasnya.
