Jakarta, beritaasatu.com – Setelah Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto menggelar konferensi pers soal adanya pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dengan sejumlah petinggi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo menjelang Pilpers 2014 lalu, Kamis Sore (22/1).
Pengamat Politik Boni Hargens mengaku langsung mengklarifikasinya dengan mempertanyakan apakah benar PDIP menyerang KPK dan sebagainya. Namun, menurut Boni, Hasto mengemukakan dengan tegas bahwa konferensi pers yang dilakukannya atas inisiatif pribadi, tanpa meminta restu dari Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri.
“Kegiatan itu adalah bentuk ekspresi Hasto melihat kebingungan yang terjadi setelah KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka persis pada saat menjelang pelantikan sebagai Kapolri. Hasto dalam pengakuannya tidak bermaksud menyerang KPK,” beber Boni saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2015).
Lebih lanjut, Boni pun mengira demikian yang harus terjadi, bahwa lembaga super bodi itu tidak boleh diserang. Bahkan, kata dia, semua partai politik diwajibkan untuk melindungi KPK sebagai institusi negara yang terdepan dalam memberantas korupsi.
Selain itu, Boni juga mengkritik bahwasanya KPK perlu dikoreksi, sebab hal yang wajar KPK juga terdiri dari manusia biasa.
“Saya tidak yakin bahwa PDIP berniat menyerang KPK seperti diberitakan Tv One atau media lain. Di luar sana, banyak siluman ingin menghancurkan KPK. Tentu ini ancaman bagi peradaban demokrasi. Kelemahan individu atau oknum dalam KPK. Kalau itu ada, tidak serta-merta menjadi alasan untuk membubarkan KPK,” terang Boni.
Lebih jauh, Boni mengemukakan bahwa persoalan Budi Gunawan juga sebuah ujian bagi akuntabilitas demokrasi pemerintahan Jokowi, bukan perang cicak vs buaya versi baru. Banyak opini yg mau mengarah ke situ.
“Itu menyesatkan. Situasi kita tidak mudah. Perlu kebesaran jiwa dan semangat kenegarawanan dari KPK, Polri, dan Partai politik dalam menyelesaikan kebuntuan ini,” tukas Boni. (H.Boim)
