Jakarta – Isu kebocoran data kembali menyeruak di media sosial setelah akun yang mengatasnamakan diri sebagai Bjorka mengklaim telah membocorkan data pribadi 341 ribu anggota Polri. Data yang disebut-sebut mencakup nama lengkap, pangkat, satuan tugas, nomor ponsel, hingga alamat email anggota kepolisian.
Namun, klaim ini langsung dibantah sejumlah pihak dan dinilai sebagai upaya provokasi digital untuk menimbulkan kegaduhan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Menurut penelusuran awal, akun yang mengaku sebagai Bjorka kali ini tidak memiliki jejak digital yang konsisten dengan aktivitas peretas yang sebelumnya pernah ramai diperbincangkan. Beberapa pakar keamanan siber juga menilai bahwa kemunculan akun baru ini diduga hanya menunggangi nama Bjorka untuk mencari perhatian publik dan membangun kepanikan semu.
Klaim ini muncul tidak lama setelah Polda Metro Jaya mengumumkan telah menangkap seseorang yang diduga terkait dengan jaringan Bjorka. Karena itu, banyak pihak menduga kemunculan akun ini hanya bentuk perlawanan psikologis atau propaganda untuk menunjukkan seolah-olah Bjorka masih aktif dan tak tersentuh hukum.
Pengamat keamanan digital menilai, pola seperti ini sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas informasi publik menjelang momentum penting nasional, dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap isu kebocoran data.
Pakar siber independen, Muhammad Idris menyebut bahwa masyarakat perlu bersikap kritis:
“Setiap kali ada klaim kebocoran data, jangan langsung percaya. Cek dulu sumbernya, domainnya, dan apakah data yang diunggah benar-benar valid atau hanya manipulasi lama yang dikemas ulang.”
Dan isu “Bjorka kembali aktif” ini lebih mirip propaganda dunia maya yang perlu diwaspadai bersama agar tidak menjadi alat untuk memecah kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Komentar