SGM-Papua Kecewa Soal Matinya Sikap Kritis Substantif Kaum Muda Papua pada Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

oleh

Papua – Indonesia baru tiba pada usia ke-77 tahun kemerdekaan pada tahun 2022 saat ini. Sebagai negara yang berbangsa kita telah melewati sekian proses penyatuan, antar suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Hal itu berlangsung sekian waktu tahap demi tahap hingga jadilah gugusan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Tentu tanggungjawab ini perlu dirawat dan dibangun terus oleh generasi muda bangsa saat ini kedepan.

Sebagai generasi muda bangsa tentu sikap kritis sangat diharapkan untuk terus mengontrol kebijakan pemerintah yang serasa tidak relevan dengan sikon persoalan masyarakat. Selaku generasi muda Orang Asli Papua (OAP), sejauh ini kita sering merespon cepat dengan kritis hampir untuk semua kebijakan pemerintah pusat yang sudah ataupun rencana akan direalisasikan di Papua. Namun bila dibandingkan dengan persentase minat kritik kita terhadap kinerja pemerintah daerah sangat minim. Padahal setiap pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai leading sector masing-masing, yang harus dikontrol dengan dikritisi publik untuk dievaluasi.

Menanggapi ketidakberimbangan daya kritik kaum intelektual muda Papua (OAP), selaku Ketua umum DPP SGM-Papua yang berorientasi konsentrasi pada peningkatan kualitas SDM muda Papua, Arie Ferdinand ikut memberikan komentar.

“Selama ini kita kaum muda Papua lebih gencar soroti kritisi kebijakan pemerintah pusat. Sangat sulit menyadari untuk mengoreksi kedalam kekurangan, kesalahan di internal pejabat elit Papua dalam mengelola daerah kita ini. Selalu dominan kita hanya kritik keras ke Jakarta. Padahal pelaksana regulasi kebijakan dalam koridor OTSUS Papua/Papua Barat ini ada pada pemimpin2 di daerah. Contoh real yang baru mencuat dan menjadi bukti nyata adalah dugaan tersangka kasus korupsi yang menimpa gubernur Papua Lukas Enembe saat ini.” tegas Arie.

” Selama ini pengelolaan regulasi dan dana OTSUS bagaimana dan kapan tahap evaluasi internal birokrasi daerah selama sekian tahun berjalan? Ini persoalan rumah tangga OAP yang selama ini sangat minim disoroti kaum intelek muda Papua” sambung dia.

SGM-Papua berharap kedepan sebagai sesama generasi muda Papua bisa bijak dan proporsional dalam memberikan kritik. Sehingga mulai dibiasakan untuk disoroti/dikoreksi dengan kritis, pada persoalan-persoalan yang lokal dan region Papua secara internal dalam pengelolaan regulasi OTSUS oleh pejabat daerah.

“Sehingga ranah yang dekat untuk diamati dan dijangkau langsung di daerah ini yang sebenarnya perlu diutamakan. Karena bagian regulasi OTSUS ini berkaitan/berpengaruh terhadap baik-buruknya kesejahteraan rakyat OAP.” beber Arie.

Jangan yang jauh di Jakarta atau pusat mampu kita soroti tetapi pejabat daerah yang gagal mengelola regulasi kebijakan OTSUS, dan menjadi tersangka KKN di Tanah Papua yang merupakan rumah kita sendiri, malah kita buta dan tuli untuk melihat dan dengar.

“Kalau benar-benar peduli terhadap Papua, mari bijak benahi kekurangan di dalam. Agar rakyat OAP mendapatkan hak atas kesejahteraan hidup sebagaimana yang telah termuat dalam OTSUS dan turunan regulasi kebijakan yang seharusnya bisa mensejahterakan rakyat OAP. Sehingga pembangunan untuk pemerataan skala nasional yang sudah didorong oleh pemerintah pusat selama ini, dapat benar-benar dirasakan juga oleh rakyat Papua yang juga sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.” pungkas Arie.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.