Berpotensi Inkonstitusional, Aktivis BIMA Tolak Perppu Corona & Omnibus Law

oleh -19.504 views

JAKARTA – Aktivis Barisan Insan Muda (BIMA) Akbar Maulana mengkritisi beberapa hal yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Pertama, Akbar menyatakan menuntut menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Pasalnya, Perppu yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Virus Corona (Covid-19) dinilai berpotensi inkonstitusional. Termasuk adanya potensi melanggar UU serta menghilangkan prinsip negara hukum.

“Sangat menolak Perppu tersebut, dan semoga anggota DPR bisa melakukan hal yang sama menolaknya,” tegas Akbar, dalam pesan rilisnya hari ini.

Menurutnya, ada beberapa masalah dalam Perppu 1/2020 yakni pada pasal 2 ayat 1 huruf a, b dan c. Juga pasal 27 dan 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di MK karena membahayakan keuangan negara dan bertentangan dengan pasal 23 UUD 45, pasal 23 A UUD 45, Pasal 22 ayat 1 UUD 45.

“Perppu ini harus dibatalkan dengan mempertimbangkan keuangan negara dan tidak ada kegentingan seperti yang disebutkan dalam Perppu. Kami dukung para tokoh untuk mengugatnya. Kami juga akan memberikan gerakan bawah tanah untuk menolak Perppu tersebut,” tuturnya.

Selain itu, dirinya juga menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dipersoalkan oleh berbagai pihak khususnya kalangan buruh dan aktivis lainnya.

“Libatkan semua unsur untuk membahas ini agar tidak ada kemudorotan, buat apa Undang-Undang ini dibuat jika tidak menguntungkan rakyat kecil dan lebih menguntungkan investor,” tambah dia.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah mengevaluasi kembali dua kebijakan tersebut yakni soal Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Jangan terlalu berambisi dengan Ibukota baru, lebih baik sejahterakan masyarakat ditengah pandemi virus corona dan jangan buat gara-gara dengan rakyat dengan hal yang gaduh seperti Perppu tersebut dan Omnibus Law,” pungkasnya.

Comment